Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Capres Demokrat karena Belum Ada Figur Pengganti SBY

Kompas.com - 08/04/2013, 22:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melanie Leimena, tak menampik ketergantungan partainya yang terlalu besar terhadap sosok Susilo Bambang Yudhoyono selaku pendiri partai dan kini menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Melanie melihat, hingga saat ini, belum ada figur internal yang menonjol untuk menggantikan SBY.

Dengan kondisi itu, Melanie melihat bawah mekanisme konvensi sangat diperlukan Partai Demokrat dalam menyiapkan calon presiden yang diusung.

"Selama ini, kami memang harus akui ikon Demokrat ada pada Pak SBY. Kami belum ada calon internal sehingga calon eksternal bisa bersaing menjadi yang terbaik melalui konvensi," ujar Melanie di Kompleks Parlemen, Senin (8/4/2013).

Melanie menilai, belum adanya figur internal yang menonjol di partainya saat ini disebabkan ada persoalan konsolidasi yang cukup merepotkan dalam Partai Demokrat. Hal itu mengakibatkan seluruh kader harus fokus melakukan konsolidasi terlebih dulu dan belum memikirkan kandidat capres.

Melanie membantah saat dikatakan mekanisme konvensi ini adalah salah satu bentuk ketidakpercayaan SBY akan kader-kader yang dimiliki Partai Demokrat. Menurutnya, calon presiden dari kalangan eksternal pun tidak serta-merta akan diusung partainya. Melanie mengatakan, Partai Demokrat akan sangat berpatokan pada hasil survei. "Kalau ternyata jelek surveinya, calon eksternal itu juga tidak akan dipilih," ujar Melanie.

Ia mengatakan, mekanisme konvensi bisa menjaring calon-calon non-kader Partai Demokrat, seperti Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Menko Polhukam Djoko Suyanto. "Kalaupun kader internal yang paling memungkinkan menggantikan Pak SBY, hanya Bu Ani. Namun, Pak SBY katakan tak mau ada keluarganya yang maju, jadi ya, makanya kita tunggu saja hasil dari konvensi ini," kata Melanie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Nasional
    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Nasional
    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com