Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Harap Yenny Wahid Bisa Dongkrak Elektabilitas

Kompas.com - 08/04/2013, 13:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat berharap masuknya Yenny Wahid sebagai kader Partai Demokrat bisa mendongkrak elektabilitas partai itu. Sebab, Yenny akan membawa gerbong Nahdlatul Ulama masuk ke Partai Demokrat.

"Satu orang saja yang bergabung, mau profesor doktor ada dampak positifnya. Apalagi, seorang Yenny Wahid tokoh wanita nasional yang kami harapkan bisa membawa elektabilitas partai lebih baik," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, di Kompleks Parlemen, Senin (8/4/2013).

Selain itu, menurut Sutan, masuknya Yenny ke Partai Demokrat juga bisa mengangkat citra partai yang sempat melorot karena kasus-kasus korupsi. "Dengan masuknya Yenny, akan ada harapan baru rakyat kepada Partai Demokrat," katanya.

Sebelumnya, sinyal bergabungnya Yenny Wahid ke Partai Demokrat terlihat dari pernyataan Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan. Syarif mengaku komunikasi Yenny dengan Partai Demokrat semakin intensif. Tetapi, Syarif belum mau mengungkap bergabungnya Yenny ke Partai Demokrat.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok kemudian memastikan bahwa Yenny Wahid memang sudah bergabung. Ajakan untuk bergabung bahkan langsung dilayangkan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono kepada Yenny.

"Yenny bahkan sempat datang ke Bali, satu pesawat sama saya. Tapi di KLB, dia hanya tengok-tengok saja," kata Mubarok.

Menurut Mubarok, Yenny menjadi kandidat kuat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat lantaran kini partai itu membutuhkan satu orang wakil ketua umum yang mewakili kaum perempuan. Adapun Yenny Wahid merupakan putri kedua Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid. Ia berkecimpung di dunia politik dengan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa. Ia sempat menjadi Sekretaris Jenderal di partai itu. Namun, Yenny kemudian keluar dari PKB dan mendirikan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) dan menjabat sebagai ketua umum. Namun, PKBIB gagal menjadi partai peserta Pemilu 2014 setelah dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com