Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi "Buronan" DPR, Dahlan Iskan Siap Penuhi Panggilan

Kompas.com - 08/04/2013, 10:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akan memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (8/4/2013) ini. Sebelumnya, Dahlan selalu mangkir setiap kali dipanggil untuk dimintai penjelasannya tentang berbagai persoalan di perusahaan-perusahaan pelat merah. Dahlan pun disebut sebagai "buronan" DPR karena berulang kali mangkir.

"Ya, besok saya akan datang karena dipanggil Komisi VI," ujar Dahlan, seusai rangkaian perayaan Nyepi Nasional 2013, di Istora Senayan, Minggu (7/4/2013).

Dahlan mengatakan, pada pemanggilan kali ini dia akan menjelaskan tentang sistem outsourcing yang diterapkan BUMN-BUMN. Menurutnya, sistem outsourcing yang dikeluhkan para karyawan selama ini merupakan urusan direksi masing-masing perusahaan.
"Itu kan urusannya direksi masing-masing. Saya tidak melarang. Itu wewenang sepenuhnya di direksi masing-masing. Saya tidak berwenang. Itu urusannya direksi, bukan urusannya menteri," ucap Dahlan.

Sebelumnya, Dahlan sempat disebut sebagai "buronan" DPR. Setidaknya, ada sejumlah komisi yang sempat memanggil Dahlan, yakni Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi IX. Komisi VI merupakan mitra kerja Kementerian BUMN, sementara komisi-komisi lainnya memanggil Dahlan untuk kasus tertentu, seperti Komisi VII untuk kasus PLN dan Komisi IX untuk kasus outsourcing.

Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning sudah memanggil Dahlan berkali-kali, tetapi tidak juga mendapatkan tanggapan. Sejumlah anggota Komisi IX bahkan mendatangi kediaman Dahlan untuk langsung meminta kesediaan Dahlan menghadiri rapat. Namun, saat itu Dahlan tidak ada di tempat. Ribka pun mengatakan Dahlan sebagai "buronan" DPR.

Terkait permintaan Komisi IX itu, Dahlan bersikeras tak mau memenuhi panggilan komisi itu. Alasannya, menurut dia, kementerian di bawahnya hanya bermitra kerja dengan Komisi VI.

"Komisi IX bukan mitra kerja kami, jadi kalaupun dipanggil, saya hanya akan jelaskan ke Komisi VI," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com