Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Pejabat TNI-Polri di Yogyakarta Harus Bertanggung Jawab

Kompas.com - 05/04/2013, 07:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim penyelidik kepolisian ataupun TNI Angkatan Darat didesak mengusut dugaan keterlibatan pejabat kedua institusi itu terkait pembunuhan empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta.

"(Penyelidikan TNI AD) bagus, tapi ini hanya awalnya saja," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, ketika dihubungi, Jumat (5/4/2013), menyikapi penyelidikan tim investigasi TNI AD.

Haris mengatakan, berdasarkan hasil investigasi Kontras, muncul dugaan bahwa sejumlah pejabat Polda dan TNI di Yogyakarta sudah mengetahui rencana untuk membunuh keempat tahanan itu.

Tiga hari sebelum eksekusi, kata Haris, ada sejumlah pertemuan dan komunikasi dengan para pejabat tersebut.

"Pejabat TNI dan Polri di Yogyakarta patut diminta pertanggungjawaban. Minimal mereka mengetahui rencana pembunuhan, tapi tidak mencegah," kata Haris.

Haris menambahkan, hasil penyelidikan TNI AD membuktikan bahwa pernyataan Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayor Jenderal Hardiono Saroso—bahwa tidak ada keterlibatan anggota Kopassus dalam penyerangan Lapas Cebongan—tidak berdasar. Ia menilai Pangdam Diponegoro cenderung menutupinya.

Haris juga tak sependapat dengan pernyataan TNI AD bahwa peristiwa di Lapas Cebongan merupakan reaksi spontan atas tewasnya anggota Grup 2 Kopassus, Serka Heru Santoso, pada 19 Maret 2013, dan pembacokan terhadap mantan anggota Kopassus, Sertu Sriyono, oleh para preman Yogyakarta.

Menurut dia, penyerangan bisa disebut spontan jika terjadi dalam hitungan menit pasca-kejadian pembunuhan anggota TNI.

"Ini bukan balas dendam reaksional. Tiga hari sebelumnya sudah direncanakan," pungkas Haris.

Seperti diberitakan, TNI AD menyebut bahwa para pelaku penyerangan Lapas Cebongan adalah oknum Grup II Komando Pasukan Khusus Kartasura, Jawa Tengah. Penyerbuan diduga melibatkan 11 anggota Kopassus, dengan satu orang sebagai eksekutor. Mereka membawa 6 pucuk senjata api, yaitu 3 senjata AK-47, 2 pucuk AK-47 replika, dan 1 pucuk pistol SIG Sauer replika. AK-47 dibawa dari markas pelatihan di Gunung Lawu.

Penyerangan itu disebut berlatar belakang jiwa korsa yang kuat terkait pembunuhan Serka Heru Santoso di Hugo's Cafe. Empat tersangka pembunuhan Santoso yang kemudian ditembak mati, yakni Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait.

Rumor tentang beroperasinya anggota Kopassus sempat beredar melalui pesan singkat setelah pembunuhan Santoso. Isu kian memanas pada Rabu (20/3/2013) setelah Sriyono menjadi korban pembacokan yang diduga juga berasal dari kelompok yang sama. Hingga Jumat sore, tak ada pergerakan "pasukan". Namun, penyerangan terjadi pada Sabtu dini hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com