Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awasi Bisnis Alutsista, Komisi I ke Ukraina

Kompas.com - 03/04/2013, 11:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan studi banding ke Ukraina pada tanggal 13-17 April 2013. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengaku, studi banding ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terkait industri pertahanan. Para anggota dewan nantinya akan mempelajari soal bisnis alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Ke Ukraina sebagai tindak lanjut penawaran kerja sama industri pertahanan Ukraina dengan Indonesia. Sekaligus melihat langsung kemampuan industri mereka," ujar Mahfudz saat dihubungi, Rabu (3/4/2013).

Mahfudz menjelaskan, Komisi I juga berencana menyertakan BUMN di bidang Industri Pertahanan. Rencananya, kunjungan akan dilakukan pada tanggal 13-17 April 2013. Mahfudz mengatakan, sebelum bertolak ke Ukraina, tim akan melakukan transit terlebih dulu di Istanbul, Turki, atau Dubai, Qatar.

"Ini tergantung maskapainya, karena tidak ada penerbangan langsung ke Ukraina. Kalau transit, nanti kami akan bertemu dengan KBRI setempat sebelum bertolak lagi ke Ukraina," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Di dalam lembar jadwal acara Komisi I di Ukraina, tim akan melakukan sejumlah pertemuan makan malam dengan Duta Besar RI untuk Ukraina pada Minggu (14/4/2013). Hari-hari berikutnya, Komisi I DPR akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dengan Duta Besar LBBP RI untuk Ukraina, melakukan pertemuan dengan Komisi Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen Ukraina, dan kunjungan ke industri pertahanan Ukraina.

Pada Rabu (17/4/2013), tim baru akan pulang melalui Istanbul, Turki. Selama dua hari, perwakilan Komisi I akan berada di Turki untuk melakukan pertemuan dengan Konsulat Jenderal (Konjen) setempat dan melakukan kunjungan ke obyek-obyek terkait tugas Komisi I.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com