Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ONH Turun Tapi Pelayanan Harus Meningkat

Kompas.com - 02/04/2013, 23:30 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Penurunan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1434 Hijriyah/ 2013 Masehi hasil kesepakatan pemerintah dan DPR- RI patut disambut baik.

Namun, Kementerian Agama diminta tetap meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji asal Indonesia di Arab Saudi. Harapan itu diungkapkan Ketua Komisi Pengawas Haji (KPH) Slamet Efendy Yusuf, di Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Sebagaimana diberitakan, Senin lalu, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati, rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2013 ini sebesar 3.527 dollar AS.

Jumlah itu menurun rata-rata sekitar 90 dollar AS dibandingkan BPIH tahun 1433 Hijriyah/tahun 2012 sebesar 3.617 dollar AS. Slamet Efendy Yusuf mengatakan, penurunan BPIH itu hendaknya semata-mata karena alasan obyektif, yaitu pemerintah semakin dapat mengefisienkan pelayanan, mulai dari transportasi, penyewaan rumah, sampai katering.

Penurunan itu jangan lantas diikuti penurunan pelayanan dan fasilitas bagi jemaah haji. Sebaliknya, Kementerian Agama harus meningkatkan pelayanan.

"Ada beberapa pelayanan yang harus ditingkatkan karena banyak dikeluhkan jemaah haji, seperti jarak pemondokan dengan Masjidil Haram, atau transportasi," katanya.

Pemondokan, misalnya, harus direncanakan dan diurus dengan sungguh-sungguh. Sekarang Masjidil Haram sedang dipugar sehingga penginapan akan semakin jauh. Pemerintah harus memberikan gambaran menyeluruh kepada jemaah tentang jarak antara penginapan dan masjid.

Transportasi juga perlu disiapkan lebih matang dengan menambah jumlah armada, menjamin bus yang lebih baik, dan penempatan jemputan yang lebih jelas. Jangan sampai ada jemaah kesulitan mendapatkan transportasi ketika perlu pergi ke Masjidil Haram.

"Kementerian Agama dan para petugas haji tidak boleh terjebak dalam bisnis rutin sebagaimana biasa. Perbaikan harus dipersiapkan secara matang dengan terobosan-terobosan. Jangan sampai kekurangan-kekurangan sebelumnya terulang lagi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com