Polisi Harus Tindak Tegas Pelaku Kerusuhan Palopo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, aparat kepolisian harus menindak tegas pelaku kerusuhan di Palopo, Sulawesi Selatan. Hal itu untuk mencegah preseden pelaksanaan demokrasi yang mengarah pada tindakan anarkis di daerah lain.

"Pembakaran terhadap gedung-gedung penting seperti di Palopo ini sangat berbahaya jika tak dihentikan. Kalau hukum tidak ditegakkan, bisa jadi akan menjadi modus di daerah-daerah lain," kata Fadli, pernyataan persnya kepada wartawan, Senin (1/4/2013).

Menurutnya, kerusuhan yang terjadi seusai pelaksanaan Pilkada di Palopo menunjukkan bangsa Indonesia belum siap berdemokrasi. "Kalau demokrasi hanya prosedur sementara isinya kriminal, ini berbahaya," katanya.

Kejadian itu, lanjut Fadli, kemungkingan dipicu oleh banyaknya kelemahan dalam pelaksanaan demokrasi. "Masih banyak kelemahan pesta demokrasi langsung, seperti penyelenggaraan yang tak profesional, masih banyak masalah DPT, kejujuran dan keadilan penyelenggara, dan politik uang. Demokrasi akhirnya menjadi mahal dan transaksional," papar Fadli. 

Seperti diketahui, kerusuhan terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (31/3/2013). Peristiwa ini terjadi seusai penghitungan suara pemilihan Walikota. Massa yang tidak puas dengan hasil Pilkada kemudian melakukan tindakan anarkis. Sejumlah gedung pemerintahan dibakar massa seperti kantor wali kota dan kantor camat. Menurut Fadli, pemerintah harus wacana pelaksanaan Pilkada secara serentak.

"Jika perlu, pimpinan daerah dipilih oleh DPRD. Tentu harus dikaji baik buruknya," katanya.