Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Tunjuk Syarief Hasan Jadi Ketua Harian Demokrat

Kompas.com - 31/03/2013, 09:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis

BALI, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Syarief Hasan sebagai Ketua Harian DPP Demokrat. SBY mengumumkan penunjukan Syarief dalam jumpa pers di Nusa Dua, Bali, Minggu (31/3/2013).

"Ketua Harian DPP Demokrat ini adalah lembaga baru hasil KLB yang akan dijabat Saudara Syarief Hasan," kata SBY.

Sementara, Marzuki Alie ditunjuk sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi yang sebelumnya dijabat Anas Urbaningrum. Adapun Ketua Harian Dewan Pembina dijabat oleh EE Mangindaan. Lembaga ini juga aktif mengoordinasikan kegiatan Dewan Pembina.

Posisi ketua harian adalah jabatan baru yang ada di struktural Partai Demokrat. Ini merupakan bagian dari syarat yang diajukan SBY sebelum menyatakan bersedia dipilih sebagai ketua umum. Ia mendelegasikan tugas ketua umum kepada Ketua Harian, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Majelis Tinggi. Ketua Harian ditetapkan untuk membantu SBY melaksanakan tugas partai. 

Sebelumnya, SBY mengumpulkan 33 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Restoran Laguna, Nusa Dua, Sabtu kemarin. Selain menyatakan kesanggupannya sebagai ketua umum, SBY juga menyodorkan 14 nama calon ketua harian.

Adapun 14 calon ketua harian itu seluruhnya adalah pengurus Partai Demokrat. Keempat belas nama itu sebagai berikut.
1. Hasan Basri Agus (Gubernur Jambi);
2. Sukarwo (Gubernur Jawa Timur);
3. Zainul Majdi (Gubernur Nusa Tenggara Barat);
4. Syarief Hasan (Menteri Koperasi dan UKM);
5. Roy Suryo (Menteri Pemuda dan Olahraga);
6. EE Mangindaan (Menteri Perhubungan);
7. Amir Syamsudin (Menteri Hukum dan HAM);
8. Jero Wacik (Menteri ESDM);
9. Max Sopacua (Wakil Ketua Umum Demokrat);
10. Jhonny Allen (Wakil Ketua Umum Demokrat);
11. Marzuki Alie (Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat);
12. Toto Riyanto (Direktur Eksekutif);
13. Nurhayati Ali Assegaf (Wakil Sekretaris Jenderal);
14. Sutan Bhatoegana (Ketua DPP Demokrat).

Keterpaksaan

KLB Demokrat yang digelar sejak Sabtu (30/3/2013) kemarin secara aklamasi memilih SBY sebagai Ketua Umum DPP Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum. Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum, SBY menyebutkan bahwa KLB adalah sebuah keterpaksaan. KLB dipilih karena tidak ada mekanisme lain yang dimungkinkan untuk mengikuti Pemilu 2014.

"KLB tidak kami kehendaki, tidak pernah kami rancang, terpaksa kami lakukan karena keadaan darurat di partai kami," kata SBY, Sabtu (30/3/2013) malam.

Keterpaksaan tersebut, ujar SBY, dalam konteks Partai Demokrat tak lagi punya ketua umum setelah Anas Urbaningrum menyatakan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada 23 Februari 2013.

Oleh karena itu, kata SBY, KLB merupakan cara Partai Demokrat untuk memiliki ketua umum baru dalam tenggat waktu singkat menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2014.

"Maka harus dipahami jabatan Ketua Umum (yang saya jabat ini) sementara, meskipun sah dan resmi," ujarnya.

Ikuti berita terkait dalam topik:
KLB Demokrat

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com