Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Curhat Sering Dikritik, Diserang, Dikecam Berlebihan

Kompas.com - 30/03/2013, 21:03 WIB
Kontributor Denpasar, Muhammad Hasanudin

Penulis

DENPASAR, KOMPAS.com — Susilo Bambang Yudhoyono bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Namun, SBY mengaku keputusannya maju sebagai Ketua Umum bukan keputusan yang mudah. SBY pun "curhat" selama ini dia kerap dikritik, diserang, hingga dikecam berlebihan karena dianggap tak memedulikan tugas kenegaraannya.

"Saya sadari partai kami dengan keadaan seperti ini, dihadapkan pada situasi tak mudah. Sementara benar-benar tak ketemu opsi lain kecuali saya pimpin sementara," ujar SBY dalam pidato sambutannya di hadapan ratusan peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel Inna Beach, Denpasar, Sabtu (30/3/2013). Namun, SBY mengaku memilih menerima aspirasi para kader Demokrat yang menginginkan agar dia memimpin Partai Demokrat.

Menurut SBY, ada banyak pesan singkat hingga surat yang memintanya maju sebagai Ketua Umum untuk kembali memajukan partai. "Terus terang bagi saya ini dilematis dan tak mudah meresponsnya. Saudara mungkin tak rasakan apa yang saya rasakan. Hanya saya, istri, dan keluarga yang bisa merasakan," imbuh SBY.

SBY bercerita, sejak dua bulan lalu, dia bertekad melakukan konsolidasi bersama Ketua Umum saat itu, Anas Urbaningrum. Kala itu dia mengambil alih wewenang Ketua Umum, dengan berdalih ia tengah berbagi tugas dan tanggung jawab agar Partai Demokrat tak tergerus suaranya.

"Sejak itu, saya sudah dikritik, diserang, dikecam banyak kalangan, dan sering amat berlebihan. Berbagai kritik dan serangan antara lain dianggap tak fokus pada pemerintahan dan ingin kekuasaan, yang tak ada di diri saya, ingin atur demokrat, dan lain-lain," ucap SBY. Pepatah pun dikutipnya, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. "Sudah Demokrat susah, ingin konsolidasi dengan Anas, justru saya dapat kritik seperti itu." imbuh SBY.

Pernyataan SBY ini dilakukan setelah seluruh peserta memilih SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi. SBY menjadi Ketua Umum menggantikan Anas Urbaningrum yang berhenti setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya.

Pandangan daerah pun disampaikan dalam forum Kongres Luar Biasa. Dalam pandangan para pengurus daerah, memang terlihat partai ini sangat bergantung kepada SBY.

SBY disebut-sebut dipilih karena dianggap menjadi satu-satunya figur yang mampu menyatukan partai. Setelah pandangan daerah itu, presidium sidang kongres menyampaikan pandangannya kepada SBY.

Setelah menimbang, SBY akhirnya menyatakan bersedia dengan syarat jabatan Ketua Umum hanya sebagai jabatan sementara. Selain itu, SBY juga meminta adanya ketua harian yang akan membantunya mengurus kegiatan partai. Ia juga meminta ada ketua harian dewan pembina.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KLB Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Nasional
    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Nasional
    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

    MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

    Nasional
    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com