Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas: Pengamanan Lapas Harus Dievaluasi

Kompas.com - 27/03/2013, 22:59 WIB
Kontributor Bandung, Rio Kuswandi

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Saputra Hasibuan menegaskan bahwa pengamanan Lapas harus dievaluasi. Seperti diketahui telah terjadi penyerangan Lapas Cebongan, di Sleman, Yogyakarta, Sabtu (23/3/2013) dini hari.

Edi mengatakan, kejadian seperti ini menjadi perhatian pihak Kompolnas agar para anggota lebih sigap dan lebih siap mengamankan, khususnya di lapas. Ia juga menilai kasus ini merupakan kasus yang sangat besar yang telah mencuat ke tingkat international.

Kompolnas juga menganggap bahwa tidak adanya pengamanan dari pihak kepolisian adalah merupakan sebuah kejanggalan besar. Pihak Lapas telah meminta, tapi tidak direspon oleh polisi setempat.

"Dengan kejadian ini akan menjadi proteksi buat kita ke depannya. Tentunya harus mendapat perhatian dari kita, paling tidak upaya pengamanan itu harus ditingkatkan," kata Edi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (27/3/2013).

Ia mengatakan, Kompolnas mendukung dan menekankan penambahan anggota untuk pengamanan di Lapas, baik dari pihak Polri ataupun TNI. Namun, dikatakannya, hal itu tergantung permintaan dari pihak Lapas, apakah diperlukan penambahan anggota atau tidak.

"Sementara ini kan penjaga dilapas hanya dari pihak internal saja, pengamanan dari kesatuan tertentu tidak ada, ya, kalau sipil di dalam lapas meminta, ya bisa saja, kita setujui pemintaan itu, baik dari institusi Polri ataupun TNI, kita bisa back up, dan itu kita akan lakukan secara cepat," ujarnya. "Mungkin, hal ini penambahan bagus dilakukan, agar ke depan kasus besar seperti ini tidak terjadi lagi," harapnya.

Hanya saja, pihak Kompolnas meminta khususnya kepada Polri, agar tidak melakukan hal - hal yang tidak diinginkan, namun Edi tidak membicarakan apa hal-hal yang tidak diinginkan tersebut.

"Hanya kita tekankan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com