Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Ketum Tak Jamin Kisruh Demokrat Rampung

Kompas.com - 27/03/2013, 20:56 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Internal Partai Demokrat diyakini akan kembali kisruh meskipun Ketua Umum partai ini nantinya dijabat Susilo Bambang Yudhoyono. Sikap diam para kader, terutama pendukung mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum belakangan ini dinilai hanya untuk kepentingan pemilu legislatif 2014 .

"Di internal Demokrat untuk sementara tiarap, bersatu di bawah SBY sampai nama-nama mereka masuk dalam DCS (daftar calon sementara, di pemilu legislatif)," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti di Jakarta, Rabu (27/3/2013). Dia mengatakan mereka yang selama ini loyal kepada Anas akan kembali membuat gaduh jika tidak masuk dalam DCS.

Kegaduhan tersebut, lanjut Ikrar, dia yakini akan tetap terjadi meskipun SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. "(Justru) apalagi kalau SBY jadi ketua umum. Bukan hanya perlawanan, tapi balas dendam oleh kelompok Anas. Jadi, tidak mustahil mereka akan ngomong, akan bernyayi ria," kata dia.

Ikrar menilai lebih banyak kerugian bagi Partai Demokrat maupun SBY jika SBY menjadi ketum partai ini. Rakyat akan menilai SBY lebih mementingkan Demokrat ketimbang mengurus negara sebagai Presiden. Apalagi SBY berkali-kali meminta para menteri fokus kepada tugas negara hingga akhir jabatan di 2014 .

Selain itu, tambah Ikrar, Partai Demokrat tidak akan dewasa dan modern jika terus mengandalkan SBY. Dia berpendapat SBY tak laku lagi dijual dalam Pemilu 2014 lantaran rentetan masalah negara.

Ikrar menilai tak tepat alasan yang selalu dipakai para elite Demokrat untuk menjawab rangkap jabatan jika SBY menjadi ketum. Para elite merujuk Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang juga memimpin partai ketika menjadi presiden.

"Apakah mereka mau menyamakan SBY dengan Megawati dan Gusdur? Kalau mereka lihat gaya kepemimpinan Mega dan Gusdur salah, apakah mereka lalu membenarkan kesalahan-kesalahan tersebut dengan memilih SBY menjadi ketum? Kalau Demokrat ingin jadi partai modern, mereka harus membiarkan gerakan, dinamika partai berjalan normal. Bukan digerakan oleh seorang pemimpin," pungkas Ikrar.

Seperti diberitakan, sebanyak 26 Ketua Dewan Pimpinan Daerah mengaku ingin SBY menjadi ketum. Sisanya, lima DPD, memilih Ani Yudhoyono. Proses pemilihan akan dilakukan dalam kongres luar biasa (KLB) di Bali pada 30-31 Maret 2013.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Jelang KLB Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com