Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Polisi Jangan Istimewakan Ibas

Kompas.com - 26/03/2013, 11:32 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian Daerah Metro Jaya diminta tidak mengistimewakan laporan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas terkait tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis. Polda Metro Jaya seharusnya menunggu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kepolisian jangan sampai mengistimewakan Ibas dengan melanggar aturannya sendiri," kata aktivis Indonesian Corruption Watch, Donal Fariz, ketika dihubungi, Selasa (26/3/2013).

Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya meminta keterangan Ibas sebagai pelapor. Menurut pengacara Ibas, penyidik akan segera memanggil saksi-saksi untuk diperiksa. Ibas tak terima Yulianis menyebut dirinya pernah mendapatkan uang sebesar 200.000 dollar AS dari perusahaannya saat Kongres Partai Demokrat di Bandung.

Donal menyinggung surat edaran Bareskrim Polri bahwa jika ada kasus dugaan korupsi dan laporan pencemaran nama baik yang melibatkan para pihak yang sama, maka polisi harus mendahulukan penanganan kasus korupsinya. Aturan itu seharusnya menjadi pedoman penyidik Polda Metro Jaya.

Selain masih berproses di KPK, tambah Donal, kepolisian perlu melihat status Yulianis yang dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebagai saksi yang dilindungi, kata dia, Yulianis seharusnya tidak bisa dilaporkan, apalagi diproses hukum.

"Biarkan saja berproses di KPK benar atau tidak keterangan Yulianis. Sekarang kan sedang berproses, tidak boleh Yulianis dibungkam," kata Donal.

Dikatakan Donal, jika penyelidikan tetap berjalan di kepolisian, hal ini akan mengganggu proses di KPK. Selain itu, kata dia, akan menimbulkan kesan bahwa kepolisian takluk dengan kekuasaan hingga melanggar aturannya sendiri.

Donal menambahkan, jika kepolisian bersikukuh melanjutkan penyelidikan, tentu akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi ke depan. Masyarakat akan takut mengungkap kasus korupsi lantaran takut terjerat pencemaran nama baik.

"Pemberantasan korupsi akan selalu gagal ketika berhadapan dengan kekuasaan," pungkas Donal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com