Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSN, Elektabilitas PDI-P Teratas

Kompas.com - 24/03/2013, 14:57 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendapat perolehan suara terbanyak yakni 20,5 persen jika pemilu dilaksanakan saat ini. Demikian hasil survei Lembaga Survei Nasional yang dirilis di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Minggu (24/3/2013).

"Untuk kasus PDI Perjuangan, konsistensi partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil merupakan faktor internal paling menonjol," terang Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry.

Dia menjelaskan, PDI-P dipersepsikan publik sebagai partai yang konsiten membela kepentingan rakyat kecil. Selain itu, faktor lain yang membuat elektabilitas naik adalah sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Hasil survei menunjukkan adanya "Jokowi effect" untuk PDI-P.

"Sebanyak 9,5 pesen mengaku memilih PDI-P karena tertarik pada figur Jokowi. Sementara 'faktor Megawati' hanya dijadikan alasan sebanyak 7,1 persen," terangnya. Menurutnya, PDI-P juga telah menemukan ikon baru yang dapat menggairahkan semangat kader lainnya dengan kehadiran Jokowi.

Kemudian, hasil survei menempatkan Partai Golkar pada posisi kedua yakni 19,2 persen. Hasil ini menurun jika dibanding hasil survei lain beberapa waktu lalu yang selalu menempatkan Golkar di posisi teratas. Setelah Golkar adalah Gerindra dengan 11,9 persen pemilih.

Posisi keempat ditempati Partai Hanura dengan 6,2 persen, disusul Partai Nasdem sebesar 5,3 persen, PKS 4,6 persen, dan Partai Demokrat 4,3 pesen. Sedangkan posisi lima terbawah adalah PAN yang mengantongi 4,1 suara, PKB 4,1 suara, PPP dipilih 3,4 suara, PBB 0,4 suara, dan PKPI 0,2.

LSN memasukkan nama PKPI meski Komisi Pemilihan Umum belum memberikan keputusan untuk meloloskan partai tersebut sebagai peserta pemilu 2014. Kemudian, sebanyak 14,8 persen tidak tahu dan tidak memilih.

Hasil survei juga merilis persepsi masyarakat tentang partai politik. Untuk Partai yang dinilai paling bersih yaitu Partai Hanura dengan 13,5 persen, PDI-Perjuangan sebanyak 9,2 persen, dan Partai Gerindra 8,5 persen. Sementara, partai yang dinilai paling korup didominasi oleh Partai Demokrat sebesar 70,4 persen, Partai Golkar 5,7 persen, dan PKS sebesar 4,4 persen.

Kemudian partai yang dinilai mengusung perubahan yaitu Partai Nasdem meraih 14,3 persen, PDI-P sebanyak 13,8 persen, dan Partai Golkar mengantongi suara 13,2 persen.

Survei LSN ini dilakukan pada 1-15 Maret 2013 di 33 Provinsi seluruh Indonesia. Survei berdasarkan suara 1.230 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka dan memberikan kuisioner dengan margin of error sebesar 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Nasional
    Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Nasional
    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Nasional
    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Nasional
    Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

    Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Nasional
    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Nasional
    Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

    Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

    Nasional
    Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

    Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

    Nasional
    Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

    Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

    Nasional
    Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

    Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

    Nasional
    IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

    IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

    Nasional
    Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

    Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com