Kudeta

Isu kudeta kembali muncul ke permukaan. Isu itu justru diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam beberapa kesempatan saat kunjungannya ke Budapest, Hongaria, dan dalam dialog dengan para pemimpin redaksi di Istana Merdeka, dua minggu lalu.

Isu kudeta itu terkait dengan rencana aksi turun ke jalan, yang digambarkan akan berlangsung besar-besaran, pada 25 Maret mendatang, untuk menggulingkan dirinya.

Langkah antisipasi langsung dilakukan. Presiden Yudhoyono bertemu dengan orang-orang yang kerap digosipkan berada di balik rencana aksi turun ke jalan untuk menggulingkan dirinya. Mulai dari sejumlah purnawirawan jenderal, tokoh organisasi kemasyarakatan Islam, hingga Prabowo Subianto, yang pernah disebut-sebut oleh Presiden BJ Habibie mengonsentrasikan pasukannya di beberapa tempat, termasuk di sekitar rumah BJ Habibie sehari setelah pelantikannya sebagai presiden, 21 Mei 1998. Prabowo sendiri setengah bercanda mengatakan, ia memang berniat menggantikan Presiden Yudhoyono, tetapi nanti melalui pemilihan presiden.

Presiden Yudhoyono berupaya terlihat tenang dan tidak terpengaruh isu kudeta tersebut. Akan tetapi, dengan mengangkatnya ke permukaan, dan mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak, itu menunjukkan sikap panik yang berlebihan. Seharusnya isu seperti itu tetap dibiarkan sebagai laporan intelijen saja.

Jika merunut ke masa lalu, terlihat jelas bahwa Presiden Yudhoyono selalu merasa gamang dengan isu kudeta atau isu penggulingan pemerintah. Tanggal 9 Desember 2009, menjelang aksi unjuk rasa besar-besaran untuk memperingati Hari Antikorupsi, Presiden Yudhoyono mengatakan, ia mensinyalir adanya gerakan yang tidak hanya gerakan moral antikorupsi, tetapi telah disusupi motif-motif politik untuk menggulingkannya.

Pertemuannya dengan para purnawirawan jenderal itu memiliki dua tujuan. Pertama, merangkul orang-orang yang dianggapnya berpotensi menjadi musuhnya dan, kedua, menggunakan kewibawaan orang-orang itu untuk meredam gerakan yang ingin menumbangkan pemerintahan yang dipimpinnya. Luhut Panjaitan, yang merupakan salah satu dari tujuh purnawirawan jenderal yang bertemu dengan Presiden Yudhoyono, menggunakan kata-kata, ”Gerakan inkonstitusional ini harus dilibas.”

Isu yang menyatakan bahwa para purnawirawan jenderal berada di belakang gerakan yang akan menggulingkan pemerintahan yang dipimpinannya adalah pendapat yang sulit diterima. Itu sebabnya agak aneh jika informasi seperti itu dianggap serius. Dalam sejumlah kasus di berbagai bagian dunia, kudeta dilakukan oleh anggota militer yang masih aktif, bukan oleh seorang pensiunan militer. Dan, hampir semua pemimpin kudeta berpangkat kolonel karena merekalah yang langsung memimpin pasukan. Hanya ada satu-dua kasus kudeta yang dipimpin oleh seorang jenderal.

Itu sebabnya aneh apabila informasi seperti itu ditanggapi secara serius. Apalagi oleh seorang presiden yang dipilih secara langsung dan demokratis oleh rakyat dalam dua pemilihan presiden berturut-turut.

Jika Presiden Soeharto menganggap serius informasi tentang adanya upaya kudeta terhadap dirinya, itu masih dapat dimengerti, mengingat ia memperoleh kedudukannya sebagai presiden melalui kudeta, yang dalam literatur disebut dengan kudeta merangkak.

Dengan menguasai militer menyusul peristiwa yang dikenal dengan Gerakan 30 September (1965), Mayor Jenderal Soeharto (saat itu) secara perlahan menggerogoti kekuasaan Presiden Soekarno. Pada tahun 1967, ia mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sebagian besar anggotanya adalah orang-orang yang dipilihnya. Dan, untuk menghindarkan diri dari kemungkinan dikudeta, ia menempatkan orang-orangnya di seluruh jabatan strategis militer dan sipil.

MKRI

Pertanyaan yang muncul adalah siapakah yang dimaksud Presiden Yudhoyono sebagai kelompok yang merencanakan menggulingkan pemerintah? ”Saya pikir yang dimaksudkan oleh Presiden adalah kelompok kami. Sebab, Presiden Yudhoyono menyebutkan pertemuan di Cisarua dan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran pada tanggal 25 Maret mendatang. Itu jelas kami yang dimaksud,” ujar Ratna Sarumpaet, Ketua Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Nasional, saat berkunjung ke Redaksi Kompas beberapa hari lalu. Ia didampingi Sekretaris Jenderal MKRI Nasional Adhie Massardi.

Dalam kunjungan itu, keduanya menjelaskan mengenai agenda MKRI; yakni, pertama, melakukan aksi nasional pada 25 Maret, serentak dan terus-menerus hingga Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono mundur. Kedua, membentuk pemerintahan transisi dan, ketiga, mengawal kerja dan kinerja pemerintahan transisi.

Ketiga agenda itu didasari pendapat bahwa tidak akan lahir seorang pemimpin yang baik dari sistem yang buruk dan dikendalikan oleh politik uang. Dengan mengganti pemerintahan yang sekarang dengan pemerintahan transisi, diharapkan akan terselenggara sistem yang baik, yang akan melahirkan pemimpin yang baik.

Pertanyaannya adalah benarkah akan ada aksi turun ke jalan besar-besaran pada 25 Maret mendatang? Kelihatannya, kalaupun unjuk rasa itu ada, mungkin tidak besar-besaran. Ratna Sarumpaet dan Adhie Massardi menyatakan belum dapat memastikan hal itu. ”Apalagi ada salah seorang purnawirawan jenderal yang mengancam akan melibas,” kata Ratna.

Adapun mengenai bagaimana cara membentuk pemerintah transisi dan siapa saja yang akan menjadi anggotanya, keduanya menyatakan, MKRI belum membicarakannya. Pertanyaannya kemudian, haruskah Presiden Yudhoyono panik?