Selasa, 23 Desember 2014

News / Nasional

Undang-Undang Sektoral Mengikuti UU Pemda

Kamis, 21 Maret 2013 | 08:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain mengharapkan sinkronisasi hubungan pusat dan daerah, diperlukan sinergi dalam kebijakan nasional. Karenanya, dalam revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah akan diatur pula hubungannya dengan peraturan perundangan sektoral.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta menjelaskan, harapan berjalannya kebijakan nasional tidak hanya terkait pengaturan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Namun, diperlukan pula pembenahan di tingkat pusat. "Masalahnya, bagaimana mengharmoniskan agar prinsip (otonomi daerah) tidak dilanggar, tapi aspirasi pusat juga jalan," ujarnya.

Pembenahan di tingkat pusat itu, menurut Gamawan, dimulai dengan koordinasi antarkementerian dan lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, masalah yang dihadapi kementerian/lembaga dalam menjalankan programnya di daerah juga diinventarisir.

Masalah tumpang-tindih kewenangan dan aturan antara pusat dan daerah biasanya menghambat pembangungan. Di sisi lain, ada pula masalah ketidakpercayaan dari pusat ke daerah. Untuk itu, dalam Rancangan UU tentang Pemda yang dibahas di DPR, akan diatur pula supaya perundang-undangan sektoral seperti Undang-Undang terkait Pendidikan, Kesehatan, Pertambangan, dan Keuangan menyesuaikan Undang-Undang Pemda.

Di sisi lain, untuk memperkuat pengawasan, sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan kepada Pemerintah Provinsi. Pengawasan pada 33 provinsi dirasa lebih mudah ketimbang pada lebih 500 kabupaten/kota di Indonesia. Bila saat ini, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 76 persen dan sisanya 24 persen kewenangan Pemerintah Provinsi, pembagian akan diseimbangkan menjadi 50:50.

Beberapa kewenangan strategis seperti penerbitan izin pertambangan, perikanan, dan kehutanan di tangan Pemerintah Provinsi. Pemberian izin ini juga akan diatur supaya lebih transparan dan bisa diawasi. "UUD tidak memerinci kewenangan mana yang diberikan kepada provinsi atau kabupaten/kota, hanya otonomi seluas-luasnya. Ini bisa diatur. Sebab, jangan-jangan sudah banyak kasus seperti (dugaan suap) Buol," tutur Gamawan.

Secara terpisah, Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo meminta pemerintah menyelesaikan konsep urusan pusat dan daerah sebelum membahas penataan desentralisasi. Sebab, katanya, dalam RUU Aparatur Sipil Negara masalah kepegawaian akan ditarik ke pusat, hal serupa juga diusulkan dalam Revisi Undang-Undang tentang Pertanahan. "Pembagian kewenangan harus diselesaikan dan diformulasikan serinci mungkin, sebab UU sektor lain akan terpengaruh," tutur Arif.


Penulis: Nina Susilo
Editor : Rusdi Amral