Panggilan Ketiga untuk Susno Duadji

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kembali mengirimkan surat panggilan eksekusi untuk mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji. Surat panggilan ini merupakan yang ketiga, untuk terpidana kasus korupsi tersebut.

"Ada surat panggilan untuk beliau. Panggilan yang ketiga kami sampaikan," terang Staf Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Saptoni N, yang mendatangi kediaman Susno di Jalan Cibodas 1/7, perumahan Puri Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (19/3/2013) sore. Susno telah dua kali mangkir dari panggilan eksekusi tim jaksa eksekutor.

Surat panggilan ketiga ini langsung diterima oleh Juru Bicara Susno, Avian Tumengkol. Pada surat bernomor B-1098/O.1.14.4/FT/03/2013, tercantum panggilan tersebut adalah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung tertanggal 22 November 2012. Susno diminta menghadap Kepala Seksi Pidana Khusus Arief Zahrulyani maksimal Senin, 25 Maret 2013, pukul 10.00 WIB.

"Kalau surat sudah disampaikan nanti waktunya seminggu. Yang kita tahu alamatnya rumah ini," Saptoni. Jika dalam waktu sepekan Susno kembali tidak memenuhi panggilan eksekusi, tim jaksa eksekutor dapat melakukan upaya paksa. Hari ini, Selasa (19/3/2013), untuk kedua kalinya Susno tidak memenuhi panggilan Kejari Jaksel.

Kuasa Hukum Susno, Fredrich Yunadi, mengatakan surat panggilan oleh jaksa eksekutor tidak sah. Menurutnya, surat itu seharusnya ditandatangani oleh Kepala Kajari Jaksel Masyhudi, bukan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Arief Zahrulyani.

Susno juga bersikeras tidak dapat dieksekusi untuk hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Menurutnya, putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasinya tidak tertulis perintah penahanan. Putusan tersebut hanya menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya pekara kepada terdakwa sebesar Rp 2500. Selain itu, Susno menilai putusan Pengadilan Tinggi Jakarta cacat hukum karena salah menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jaksel.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Susno bersalah dalam dua perkara korupsi, yakni kasus penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Dalam kasus PT SAL, Susno terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kepala Bareskrim Polri dengan menerima hadiah sebesar Rp 500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut.

Adapun dalam kasus Pilkada Jabar, Susno yang saat itu menjabat Kepala Polda Jabar dinyatakan bersalah memotong dana pengamanan sebesar Rp 4,2 miliar untuk kepentingan pribadi. Atas kedua perkara itu, Susno divonis hukuman penjara 3 tahun dan 6 bulan.

Susno yang telah pensiun dari Polri pada Juli 2012, mengajukan banding tetapi ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Karenanya, Susno tetap dihukum 3 tahun 6 bulan penjara. Atas putusan banding yang dibacakan pada 9 November 2011 tersebut, Susno juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi itu pun ditolak pada 22 November 2012.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Kasasi Susno Ditolak