Eksekusi Susno, Kejaksaan Koordinasi dengan MK, MA, dan Pakar Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Basrief Arief memastikan pihaknya tetap akan mengeksekusi hukuman penjara terhadap mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duajdi. Basrief mengaku sudah berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, serta para pakar hukum dan memutuskan bahwa Susno tetap harus dieksekusi.

"Sudah koordinasi dengan Ketua MK, Ketua MA dan pakar lainnya itu, saya kira harus eksekusi, masalah waktu saja," terang Basrief di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2013).

Menurutnya, saat ini yang diperdebatkan adalah masalah pencantuman Pasal 197 KUHAP pada putusan. Padahal dalam putusan Pengadilan Negeri Susno telah divonis 3 tahun 6 bulan penjara hingga putusan MA menolak kasasi Susno. "Saya pikir ini masalah eksekusi masalahnya diramaikan Pasal 197 itu, kan apalagi sudah macam-macam," katanya.

Sebelumnya, Susno mengaku tidak bisa menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan, sebab dalam putusan MA tidak tertulis masalah penahanan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 197 KUHAP. Putusan MA hanya berisi menolak kasasi dan membebankan biaya perkara Rp 2500.

"Kalau ada panggilan untuk melaksanakan eksekusi, ya, eksekusinya membayar biaya perkara Rp 2.500," kata Susno saat menghadiri diskusi 'Ketika Hukum Menghadapi Kekuasaan Penguasa' di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).

Susno mengatakan, letak kesalahan ada pada putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Putusan itu bukan putusan untuk dirinya. Dalam putusan itu ditulis nomor yang berbeda dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Seperti diberitakan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Susno bersalah dalam dua perkara korupsi, yakni kasus penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Dalam kasus PT SAL, Susno terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kepala Bareskrim Polri dengan menerima hadiah sebesar Rp 500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut.

Adapun dalam kasus Pilkada Jabar, Susno yang saat itu menjabat Kepala Polda Jabar dinyatakan bersalah memotong dana pengamanan sebesar Rp 4,2 miliar untuk kepentingan pribadi. Susno yang telah pensiun dari Polri Juli 2012 itu, mengajukan banding, tetapi ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sehingga dia tetap dihukum 3 tahun 6 bulan penjara.

Setelah dikeluarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 9 November 2011 lalu, Susno kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasinya ditolak.