Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misbakhun Merapat ke Golkar

Kompas.com - 05/03/2013, 17:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang penetapan daftar calon anggota sementara (DCS) untuk Pemilu 2014, Partai Golkar mendapat limpahan politisi-politisi dari partai lain. Beberapa di antaranya yakni anggota Komisi I dari Fraksi PKB, Lily Wahid, dan mantan anggota DPR dari Fraksi PKS, Misbkahun.

"Misbakhun sudah pasti (bergabung), kalau Lily Wahid belum pasti," ucap Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Ade Komarudin di Gedung Kompleks Parlemen, Selasa (5/3/2013). Dia mengatakan, komunikasi dengan Lily Wahid memang sudah dilakukan.

Bahkan, kata Ade, Lily pernah datang ke ruangan Ade, tetapi saat itu dia sedang tidak ada di ruangan. "Saya belum tahu lagi kelanjutannya bagaimana," ucap Ade.

Sementara Misbakhun, ujar Ade, sudah bergabung menjadi fungsionaris Partai Golkar. Selain dua nama itu, Ade mengatakan, Partai Golkar juga mendapat limpahan dua politisi lain, yakni Maiyasyak Johan yang berasal dari Partai Nasdem serta Fernandes dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Maiyasyak awalnya adalah anggota Komisi I dari Fraksi PPP. Ia kemudian mengundurkan diri dari partai itu dan bergabung dengan Partai Nasdem. Namun, belum sampai sebulan, Maiyasyak kembali memutuskan keluar dan melabuhkan pilihannya pada Partai Golkar.

Saat Maiyasyak kembali pindah partai, PPP sempat mengutarakan bahwa ia memang sudah bermasalah di daerah pemilihannya di Sumatera Utara, dinilai jarang berkomunikasi datang saat reses. Kendati demikian, Ade mengaku partainya masih percaya akan kapabilitas Maiyasyak.

"Maiyasyak siapa bilang ada masalah di dapilnya? Enggak kok. Dia baik-baik saja, sekarang juga akan ditempatkan di dapil itu," kata Ade. Semua politisi itu, lanjutnya, datang dengan sendirinya. "Kami tidak merekrut, orang yang datang ke kami karena satu visi dengan Golkar," ucapnya.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com