Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPI Wageningen: Sejahterakan Petani!

Kompas.com - 01/03/2013, 03:21 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Wageningen mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan kesejahteraan petani dan nelayan. Keduanya merupakan tulang punggung tercapainya kemandirian pangan yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mata rantai pertanian yang didominasi oleh tengkulak dinilai telah merugikan petani dan nelayan.

Demikian salah satu benang merah diskusi "Ketahanan Pangan Indonesia" yang digelar PPI seperti yang disampaikan Ketua PPI Wageningen Jimmy Wilopo kepada Kompas.com, Kamis (28/2/2013).

"Saat ini, mata rantai perdagangan dikuasai oleh para tengkulak. Saat harga komoditas mahal, maka yang menikmati untung sebagian besar adalah tengkulak. Sementara itu, pada saat harga jatuh, petani yang rugi dan tengkulak selalu untung," kata Jimmy terkait intisari diskusi tersebut.

Kemandirian pangan dipandang semakin relevan mengingat pertambahan penduduk Indonesia yang mencapai 1,3 persen per tahun. Peningkatan penduduk perlu diimbangi dengan penambahan cadangan pangan yang mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia.

Indonesia pun dituntut untuk memaksimalkan daratan tropis seluas 1,9 juta persegi kilometer, dan 5,8 juta kilometer persegi lautan. Dengan demikian, kemandirian pangan semakin terwujud.

Turut hadir pada diskusi tersebut adalah Atase Pertanian KBRI di Roma Dr. Hamim dan kandidat doktor Wageningen University and Research Centrum (WUR) di bidang pangan, Shinta Yuniarta.

Terkait kesejahteraan petani, Hamim mengatakan, pemerintah akan lebih mengedepankan kemitraan petani dengan pihak swasta untuk mengurangi peranan tengkulak. Selain itu, Hamim juga mengatakan, pemerintah akan beranjak menuju industri pertanian dan perikanan yang berorientasi pada pembentukan value chain.

"Maksudnya adalah tidak sekedar memproduksi komoditas primer atau bahan mentah, tapi sampai menjadi produk olahan dan turunannya. Hal ini akan membuat petani dan nelayan lebih berdaya dan untung. Maka diperlukan dukungan teknologi, finansial, dan kebijakan yang lebih berpihak pada petani dan nelayan," kata Hamim.

Pada kesempatan itu, Hamim juga menjabarkan kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia terkait pencapaian kemandirian pangan. Tantangan tersebut, di antaranya penyusutan lahan pertanian serta minimnya sistem pengairan.

"Selain itu, tenaga ahli yang ada di bidang pertanian jumlahnya semakin menurun setiap tahunnya," ujar Hamim.

Akibatnya, Indonesia masih melakukan impor terhadap beberapa komoditas pokok. Sebagai contoh, produksi gula Indonesia saat ini mencapai 2,3 juta ton, atau di bawah target produksi nasional sebesar 2,8 juta ton.

Sementara itu, Shinta menekankan pentingnya menerapkan sistem penangkapan ikan yang berkelanjutan. Hal ini demi menjamin keberlangsungan sumber daya perikanan Indonesia. Pola penangkapan ikan yang tak bertanggung jawab dapat mempercepat kerusakan ekosistem laut sehingga ikan kehilangan habitatnya.

Shinta pun mendorong masyarakat untuk sadar pentingnya sistem penangkapan ikan yang berkelanjutan. Salah satu caranya, tidak memesan ikan yang hampir punah.

"Jika permintaan terhadap ikan-ikan yang hampir punah tersebut menurun maka otomatis eksploitasi terhadapnya menjadi berkurang," kata dosen IPB ini.

Secara terpisah, Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Pancasila Siswono Yudo Husodo mendorong pemerintah untuk memperbesar penyaluran kredit untuk pertanian. Saat ini, alokasi kredit untuk pertanian kurang dari 6 persen. Padahal, 44 persen angkatan kerja di Indonesia bergelut di sektor pertanian.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan didorong mempermudah pelepasan areal penggunaan lain untuk petani tanaman pangan dan hortikultura. Yang terjadi saat ini, jutaan hektar dilepas untuk perkebunan besar yang mayoritas milik asing.

"Selain itu, Kementerian Pertanian punya andil, terutama dalam penyaluran anggaran. Tahun 2012 sekitar Rp 20 triliun. Harusnya jumlah itu dapat digunakan untuk memberdayakan petani dan meningkatkan produktivitas aneka produk pertanian," kata Siswono beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com