Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keterbukaan Anas Jadi Kabar Baik Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 28/02/2013, 09:10 WIB
Sidik Pramono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika memang mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mau terbuka mengungkap praktik yang selama ini tersembunyi menyangkut partainya, langkah itu bisa menjadi kabar baik bagi upaya pemberantasan korupsi. Anas dengan posisi puncaknya di Partai Demokrat pasti memiliki beragam informasi yang penting bagi pelacakan keterlibatan para politikus dalam tindak pidana korupsi.

Demikian rangkuman pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam, Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko, dan peneliti senior Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Hifdzil Alim secara terpisah, Rabu (27/2/2013).

Ketiganya sepaham bahwa informasi yang bisa diperoleh dari Anas akan menjadi keterangan awal bagi para penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan. "Korupsi politik hanya bisa dibongkar bila ada konflik di antara para pelakunya. Kalau Anas tidak membongkar, kasus (bekas Bendahara Umum Partai Demokrat) Nazaruddin hanya berhenti pada Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum," sebut Danang.

Arif Nur Alam menyebutkan, sebenarnya pernyataan Anas untuk membuka kasus-kasus yang melibatkan kader Partai Demokrat bukanlah hal baru dalam dinamika konflik di parpol. Terlebih lagi, korupsi telah terfragmentasi dan menyentuh ke semua parpol. Ancaman Anas dapat dilihat pada aras tekanan politik dalam upaya perlawanan terhadap petinggi Partai Demokrat atau kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa berujung pada pemakzulan.

Pada aras hukum, hal itu berarti penyiapan data dan informasi terkait kasus korupsi proyek kompleks olahraga terpadu Hambalang yang menyentuh petinggi Partai Demokrat. "Pertanyaan pentingnya apakah ancaman Anas tidak hanya sesumbar dalam situasi emosional dan hanya menutupi janji dia bahwa jika dia terlibat akan digantung di Monas," sebut Arif.

Menurut Hifdzil, dalam konteks kelembagaan partai politik, "ancaman" Anas secara tidak langsung akan membuat elite dan kalangan internal partai melakukan bersih-bersih ke dalam. Bagaimanapun "ancaman" tersebut secara tidak langsung mengancam elektabilitas partai. "Jadi mau tidak mau, bahkan mungkin secara terpaksa, mereka harus menjaga citra partai dengan cara menggelar pemeriksaan internal ke dalam partai itu sendiri," sebut Hifdzil.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com