Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulit Mencari Pengganti Anas Urbaningrum

Kompas.com - 28/02/2013, 05:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Tinggi Partai Demokrat dapat mengusulkan kongres luar biasa untuk mencari pengganti Anas Urbaningrum yang berhenti sebagai Ketua Umum Demokrat. Namun, Majelis Tinggi belum menentukan apakah KLB akan diusulkan atau tidak.

”Sesuai AD/ART, KLB bisa dilakukan melalui usul Majelis Tinggi,” anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, yang dihubungi di Medan, Rabu (27/2/2013). KLB juga dapat diusulkan dua pertiga dari DPD. Sampai saat ini, belum ada usulan untuk KLB.

Secara terpisah, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar-Abdalla menilai, KLB agak sulit dilakukan karena berbiaya besar dan membutuhkan waktu lebih lama. Ia menambahkan, sesuai ketentuan AD/ART, kepengurusan partai bisa dipegang pelaksana tugas. Akan tetapi, lanjut Ulil, siapa yang dapat menunjuk pelaksana tugas belum diatur.

Achmad Mubarok, anggota Dewan Pembina Demokrat, mengakui, sulit mencari pengganti Anas di internal Demokrat. Selama belum ketemu figur yang pas dan elektabilitas belum naik, kendali Demokrat akan dipegang Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono.

Pengisian Ketua Umum Demokrat mendesak karena proses pendaftaran calon legislatif pada Pemilu 2014. Anggota KPU, Hadar N Gumay, mengemukakan, daftar caleg sementara masih bisa ditandatangani pelaksana tugas jika AD/ART parpol mengatur keberadaan pengganti ketua umum/sekjen yang berhalangan. Jika AD/ART tidak mengatur hal ini, jalan satu-satunya adalah pemilihan ketua umum baru.

Ketentuan tentang pendaftaran caleg ini akan ditegaskan dalam peraturan KPU. Daftar caleg diajukan parpol pada 9 April 2013. KPU akan menetapkan daerah-daerah pemilihan pada 9 Maret 2013.

Bursa ketua umum

Di daerah, harapan kader Demokrat untuk mendapatkan ketua umum pengganti Anas dari internal Demokrat mengemuka. DPC Demokrat Kota Solo cenderung mengarahkan dukungan pada Ketua DPR Marzuki Alie. Sementara itu, DPD Demokrat Jawa Timur mengusulkan Gubernur Jatim Soekarwo.

Wakil Sekretaris DPD Demokrat Jatim Yunianto Wahyudi di Surabaya mengemukakan, menjadi ketua umum sudah lama dicita-citakan Soekarwo. ”Tidak perlu kerja keras, dan Pak Soekarwo pasti bisa meraih jabatan itu. Upaya untuk meraih suara terbanyak pada pemilihan gubernur Jatim mendatang seluruhnya sudah siap,” ujarnya.

Dukungan kepada Soekarwo tidak mendapat dukungan dari Solo karena Soekarwo akan sibuk mengurus persiapan menghadapi pemilihan gubernur Jatim. ”Beliau juga berdomisili di Jatim sehingga jika nantinya mengurusi KLB akan kurang leluasa. Sedangkan Pak Marzuki Alie dekat dan lebih menguasai peta DPC-DPC karena dulunya sekjen,” kata Sekretaris DPC Demokrat Kota Solo Supriyanto.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Demokrat DI Yogyakarta Putut Wiryawan mengaku belum punya calon. ”Kami akan melihat-lihat siapa yang tampil sebagai calon. Tapi, kalau dikaitkan dengan pergantian presiden dan kebutuhan NKRI, mungkin Demokrat perlu dipimpin mantan anggota militer,” ujarnya.

Meskipun punya pendapat dengan argumentasi masing-masing, keputusan akhir Yudhoyono tetap dinantikan.

Mainkan lagu lama

Terkait tudingan menerima uang dalam proyek Hambalang, Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas kembali membantah. Dalam siaran pers yang dikirim atas namanya, Ibas menyatakan, tuduhan itu seperti lagu lama yang kembali dimainkan. Ibas berharap Anas fokus pada kasus hukum di KPK dan tidak beropini di depan publik.

Ibas juga membantah pernah menerima uang dari mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin terkait proyek Hambalang. (K02/FER/INA/ATO/NWO/ABK/ETA/ILO/EKI/WIE/WHO)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com