Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ilham: Anas Ingin Demokrat Makin Tak Dipercaya Masyarakat

Kompas.com - 27/02/2013, 21:53 WIB
Kontributor Makassar, Hendra Cipto

Penulis

MAKASSAR, KOMPAS.com — Ketua Demokrat Sulawesi Selatan Ilham Arief Sirajuddin menyesalkan sikap Anas Urbaningrum pasca-pengunduran diri dari Ketua Umum Partai Demokrat.

Menurut rilis yang dikirim Ilham kepada Kompas.com di Makassar, Rabu (27/02/2013) malam, Ilham mengatakan, ada agenda terencana yang diperlihatkan Anas pada hari-hari terakhir ini yang bertujuan untuk semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat.

"Sepertinya ada agenda terencana yang coba dibangun oleh Bung Anas semenjak beliau ditetapkan sebagai tersangka untuk menjadikan partai ini semakin tidak dipercaya oleh masyarakat. Ini yang kami sesali dan menjadikan rasa simpati kami menurun. Ini sesuatu yang tidak baik," ungkap Ilham seusai membuka Musyawarah Cabang Luar Biasa Partai Demokrat di Kabupaten Bone, Rabu (27/2/2013) malam.

Menurut Ilham, seharusnya Anas yang selama ini ikut berjuang membesarkan partai ini tetap memiliki komitmen dan loyal tinggi terhadap partai kendati ada masalah hukum yang mendera.

"Jangan kemudian ini dikatakan ada tekanan politik. Saya kira sangat tidak mungkin ada intervensi dari pihak mana pun di luar institusi KPK saat memutuskan status Bung Anas," lanjutnya.

Ilham juga menyarankan agar Anas lebih fokus untuk menghadapi persoalan hukum yang membelitnya sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen terhadap supremasi hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi. Kalaupun itu diyakini Anas tidak bersalah, biarlah proses hukum itu sendiri yang menjadi ruang pelurusan.

"Saya tahu betul beliau adalah kader yang tegar dalam menghadapi masalah. Hanya saja, saya tidak tahu dalam kondisi sekarang ini kenapa tiba-tiba terlihat ada agenda terencana yang bisa membahayakan partai," lanjut Wali Kota Makassar ini.

Sesuai rencana, besok, Kamis ( 28/2 ), Ilham akan mengumpulkan ketua-ketua DPC Partai Demokrat se-Sulawesi, Maluku, dan Papua di Makassar untuk menyatukan sikap bersama pasca-mundurnya Anas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    Nasional
    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com