Rusli Zainal Terseret Sistem

PEKANBARU, KOMPAS.com - Tokoh Masyarakat Riau di Jakarta, Masfar Ismail merasa gundah melihat banyaknya pejabat eksekutif dan legislatif di Riau, yang terlibat kasus suap PON Riau 2012. Menurut mantan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ini, kasus itu disebabkan, antara lain, karena sistem perpolitikan di tanah air yang kurang sehat.

"Kekuasaan yang dimiliki legislatif atau DPRD cukup besar dibanding era Orde Baru dulu. Kekuasaan itu kadangkala dimanfaatkan untuk menarik keuntungan pribadi atau untuk kepentingan partai politik. Seandainya saja Pansus DPRD Riau yang membahas revisi peraturan daerah tentang lapangan tembak, ketika itu tidak meminta uang lelah, barangkali kasus (suap) PON tidak akan ada. Ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan," ujar Masfar dalam rilis yang diterima Kompas dari Biro Humas Pemprov Riau hari Rabu (27/2/2013).

Masfar menambahkan, akibat sistem yang tidak sehat itu, Gubernur Riau, Rusli Zainal, terseret kasus suap PON, akibat terdesak sistem. Semestinya, eksekutif dan legislatif menjadi satu kesatuan pemerintahan daerah yang saling bersinergi membangun Riau, atau bukan saling sandera-menyandera.

"Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Tidak hanya di Riau," kata Masfar.

Masfar menyesalkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi yang masih lebih mengedepankan fungsi penindakan ketimbang pencegahan. Seharusnya, KPK secara proaktif memberikan arahan atau supervisi kepada instansi atau lembaga pemerintah terutama pada even-even besar berskala nasional atau internasional.

Kepada pemerintah daerah di Tanah Air, Masfar menyarankan untuk tidak segan-segan melakukan konsultasi atau sekaligus melibatkan KPK bila menyangkut uang negara. "Sekarang banyak instansi di pusat yang sudah melibatkan KPK. Seandainya sejak awal KPK dilibatkan dalam masalah PON, mungkin tidak akan terjadi seperti ini," tukas mantan Ketua Umum Persatuan Masyarakat Riau Jakarta itu.