Mahfud: Polisi Langsung Saja Usut Pembocoran Sprindik Anas

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai sebaiknya Kepolisian mengusut kasus dugaan bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sprindik itu agar diselidiki polisi. Enggak usah nunggu komite etik. Itu kejahatan, disidik saja," kata Mahfud sesuai menghadiri peresmian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) di Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Selasa ( 26/2/2013 ).

Mahfud berpendapat, meski draf sprindik bocor, tidak berarti perkara Anas telah diintervensi pihak luar. Harus dipisahkan antara bocornya draf sprindik itu dengan dugaan korupsi proyek Hambalang yang dilakukan Anas.

"Ada upaya politisasi. Tetapi hukumnya tidak terpolitisasi. Jadi orang jangan mengkait-kaitkan. Masalah sprindik mari kita persoalkan. Tapi jangan menganggap kalau sprindik betul (dibocorkan), lalu korupsinya (dianggap) bersih. Korupsinya harus disikat," kata Mahfud.

Seperti diberitakan, komite etik akan melakukan penyelidikan terkait dugaan pembocoran draf sprindik. Sebelumnya, tim investigasi KPK menyimpulkan draf yang beredar di masyarakat diduga kuat merupakan dokumen dari KPK.

Jika terbukti pelaku pembocor dokumen adalah pegawai KPK, sanksi yang akan diberikan bisa berupa pemecatan, penurunan pangkat, penurunan golongan, teguran tertulis, atau surat peringatan. Jika ternyata pimpinan yang terlibat, maka sanksi akan diputuskan komite etik.

Anas menyinggung bocornya sprindik itu salah satu bentuk intervensi pihak luar. Anas juga mengkaitkan dengan desakan agar KPK memperjelas statusnya hingga permintaan Majelis Tinggi Demokrat agar dirinya fokus pada perkara di KPK. Dari penjelasannya, Anas tak gamblang menyebut siapa pihak yang menurut dia mengintervensi KPK.