Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Integrasikan Standar Perlindungan HAM dalam Regulasi Pekerja Migran

Kompas.com - 26/02/2013, 17:47 WIB
Elok Dyah Messwati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Walaupun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Internasional PBB 1990, tetapi di level nasional masih dibutuhkan kebijakan organik agar fungsi-fungsi dan mekanisme negara memiliki panduan operasional dan aturan tegas bagi yang melanggarnya.

Konvensi tersebut penting terintegrasi dalam setiap pembuatan kebijakan dan mekanisme kerja bagi pekerja migran dan anggota keluarganya, baik pada tingkat nasional dan daerah, salah satunya dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) ini, sebagai bentuk kesungguhan negara untuk melindungi hak-hak pekerja migran.            

Komnas Perempuan di Jakarta, Selasa (26/2.2013) mengapresiasi inisiatif  DPR RI yang menyusun RUU PPILN sebagai satu upaya untuk memperbaiki sistem perlindungan kepada pekerja migran dan anggota keluarganya dan tata kelola migrasi tenaga kerja ke luar negeri.  Akan tetapi, RUU ini belum sepenuhnya merujuk Konvensi Migran 1990 yang telah menjadi komitmen negara dengan diundangkannya melalui UU No. 6/2012.            

Yuniyanti Chuzaifah, Ketua Komnas Perempuan melihat sejumlah isu krusial yang seharusnya mendapat perhatian serius dan diadopsi dalam RUU PPILN, antara lain Konvensi migran 1990 harus dipertahankan sebagai acuan dasar perlindungan migrasi, prinsip Hak Asasi Manusia tidak boleh samar, harus tegas sebagai basis perlindungan global dan universal, masih tidak jelas posisi, peran dan tanggung jawab negara maupun swasta dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja di luar negeri, terutama terkait perlindungan.            

Tanggung jawab perlindungan selain melekat pada negara juga pihak-pihak  yang terlibat maupun yang mendapat keuntungan dalam proses migrasi. Tanggung jawab  pihak non negara tidak menghilangkan kewajiban tanggung jawab negara untuk pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM. Selain itu juga harus ada kejelasan fungsi dan peran, fungsi perlindungan (operator dan regulator), pengawasan dan peran mana yang bisa dan tidak bisa didelegasikan pada pihak swasta.            

Pengawasan dengan pelibatan publik belum terdiskripsi sesuai prinsip tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM. Perlu kejelasan hukum dan penghukuman untuk menghentikan impunitas pada tiap tahapan migrasi, baik persiapan, keberangkatan, masa bekerja dan kepulangan.            

Harus ada Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), dengan mengacu pada Konvensi Kerja Layak PRT 189. Komnas Perempuan juga memandang pentingnya memastikan pemenuhan hak pekerja migran yang menjadi korban baik untuk pemulihan, bantuan hukum dan re-integrasi.

Menjelang pembahasan RUU PPILN antara Pansus dan Pemerintah yang akan dimulai pekan depan, Komnas Perempuan meminta kepada Pansus RUU PPILN dan pemerintah yang membahas RUU PPILN agar mengadopsi masukan penting Komnas Perempuan di atas, khususnya mengadopsi prinsip dan muatan penting dalam Konvensi Migran 1990 ke dalam RUU PPILN, sebagai upaya harmonisasi hukum sesuai dengan Konvensi tersebut dan siap untuk melaksanakannya.            

Selain itu Komnas Perempuan meminta proses pembahasan ini dilakukan secara terbuka dan transparan serta melibatkan partisipasi publik yang lebih luas. Media dan Organisasi Masyarakat, Serikat Buruh dan LSM diharapkan agar turut mengawal proses pembahasan RUU PPILN ini. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com