Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Periksa Kepala Kwarnas Pramuka

Kompas.com - 26/02/2013, 01:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kwarnas Pramuka, Azrul Azwar, Senin (25/2/2013), dimintai keterangan oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait soal penggunaan APBN tahun 2010 untuk kegiatan Pramuka sebesar Rp 4,3 miliar tanpa melalui prosedural yang lazim.

Pemeriksaan itu berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga sekitar pukul 16.30 WIB. Sesuai pemeriksaan, Azrul Azwar menjelaskan soal pemakaian dana APBN untuk kegiatan Pramuka.

"Jadi, itu ditanyakan terkait laporan anggaran APBN 2010," katanya.

Yang jelas, kata dia, dana itu digunakan untuk program. "Pramuka tidak bisa vakum dari berbagai kegiatan dan memang anggarannya untuk merealisasikan program. Tapi kalau itu dianggap salah, akan saya kembalikan," katanya.

Bahkan, dirinya menjelaskan soal audit BPKP terkait penggunaan dana itu. "Jadi, tidak ada apa-apa di dalamnya," katanya.

Ia menambahkan, dalam penggunaan dana itu dirinya juga sudah meminta izin kepada Kemenpora. "Tapi tidak dijawab," katanya.

Saat ditanya wartawan alasan penggunaan dana untuk 2011 dari APBN untuk kegiatan Pramuka, ia mengakui dirinya salah, tetapi tidak bisa diam untuk menggunakan anggaran itu dalam kegiatan Pramuka.

"Karena Pramuka banyak kegiatan, persiapan jambore, perkemahan. Itu semua harus dibiayai," katanya.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung enggan memberikan penjelasan terkait kasus itu karena masih dalam penyelidikan.

"Yang namanya penyelidikan itu sesuai prosedural tidak boleh diberitakan kecuali kalau sudah masuk ke tingkat penyidikan dan ada penetapan tersangka. Jadi, saya tidak bisa ngomong soal itu. Kalau berbicara nanti akan mengganggu penyelidikan," kata salah seorang pejabat di Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com