Rapat yang Dipimpin Ibas Tak Bahas KLB Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menggelar rapat di Kantor DPP, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2013).

Rapat pertama setelah mundurnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai itu tidak membahas kongres luar biasa (KLB). Hal itu ditegaskan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf.

"Tidak bicara mengenai kongres luar biasa. Sekarang kan sudah diambil alih Majelis Tinggi Partai. Kita ikut 8 langkah partai itu dan mendukung penuh," ujarnya seusai rapat di kantor DPP Partai Demokrat.

Nurhayati menjelaskan, rapat tersebut merupakan agenda rutin DPP. Rapat juga membahas Pemilukada yang telah berlangsung di beberapa daerah. Selain itu, juga dibahas pencalegan menjelang pemilihan umum 2014.

"Ini adalah konsolidasi biasa, rapat pengurus harian. Kita mempersiapkan ke depan, artinya termasuk pencalegan. Kemudian membahas kemarin, mengevaluasi Pilgub. Jadi ini rapat biasa, tidak ada yang istimewa," terangnya.

Hal senada disampaikan Politisi Partai Demokrat Mirwan Amir. Ia mengatakan, rapat berlangsung untuk membicarakan Pilkada dan kesiapan menghadapi Pemilu. Menurutnya, Demokrat belum menentukan waktu untuk KLB.

"Belum ditentukan waktunya, tergantung Majelis Tinggi," ujarnya.

Setelah Anas memutuskan berhenti dari jabatan Ketua Umum, rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PD Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dan Direktur Eksekutif PD Toto Riyanto.

Sementara, kedua Wakil Ketua Umumnya yakni Max Sopacua dan Jhonny Alen Marbun berhalangan hadir karena tugas di luar kota.

"Dua Waketum sedang menjalankan tugas, baik Pilgub atau menjalankan roda Demokrat," terang Nurhayati.

Seperti diketahui, setelah posisi Ketua Umum kosong, kepemimpinan partai untuk sementara dijalankan oleh empat petinggi partai tersebut. Anas mundur pasca-ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ikuti dinamika Partai Demokrat di topik pilihan "Krisis Demokrat".