Anas Urbaningrum Bisa Saja Jadi "Justice Collaborator"

Menurut Johan, Anas bahkan bisa saja menjadi justice collaborator asal memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan KPK bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kepolisian, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi justice collaborator, sebut Johan, adalah orang tersebut mengakui tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Selain itu, orang tersebut harus mengungkapkan data yang akurat seusai dengan kasus yang tengah diusut KPK atau informasi mengenai pihak-pihak lain yang dianggapnya terlibat.

Namun, Johan juga menegaskan KPK tidak dalam posisi mengimbau atau meminta seorang tersangka sebagai justice collaborator. Menurut dia, seseorang menjalankan peran itu harus didorong kemauannya sendiri. "Effort-nya ada pada tersangka, mau melakukannya atau tidak. KPK tidak dalam posisi mengimbau atau meminta,” ujarnya.

KPK menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Anas menyatakan berhenti dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat.

Mantan Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Muhammad Rahmad mengungkapkan, Anas bertekad untuk berdiri di barisan terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, apalagi Anas diyakini punya data terkait penyelewengan sejumlah kasus, termasuk dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century.

Mengenai janji Anas membongkar kasus di luar Hambalang, Johan pun mempersilakannya. "Semua data yang dia ketahui bisa divalidasi di penyelidikan yang lain, digunakan KPK untuk pengusutan lebih lanjut. Silakan saja, biasanya dalam pemeriksaan itu kan di akhir nanti ditanyakan (apakah) masih ada yang perlu diinformasikan kepada kami," ujar Johan.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang