Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Demokrat Harus Gelar KLB

Kompas.com - 25/02/2013, 12:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, mengatakan, Partai Demokrat harus segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mencari ketua umum pengganti Anas Urbaningrum. Seperti diketahui, Anas mengundurkan diri dari jabatan ketua umum, Sabtu (23/2/2013), pasca-ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kata Marzuki, KLB baru akan dilakukan setelah situasi partai dianggap kondusif.

"Ini kan berhalangan tetap. Maka, sesuai AD/ART, Wakil Ketum harus segera melakukan KLB. Ini perintah AD/ART harus segera melakukan KLB," ujar Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/2/2013).

Menurutnya, situasi internal Partai Demokrat saat ini belum kondusif sehingga KLB belum bisa digelar. "Kami ingin konsentrasi meningkatkan soliditas partai dulu," ujar Marzuki.

Ia menjelaskan, salah satu upaya untuk meningkatkan soliditas partai adalah dengan meningkatkan intensitas rapat pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat). Selama masa kepemimpinan Anas Urbaningrum, Marzuki mengaku, pengurus harian DPP Partai Demokrat baru sekali melakukan rapat, dan itu pun hanya perkenalan. Padahal, lanjutnya, sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat, pengurus harian DPP Partai Demokrat setidaknya menggelar rapat dua bulan sekali.

"Karena tidak ada rapat-rapat, ini jadi membuat situasi DPP jadi tidak terkendali. Anggota pengurus sering sekali bicara di publik," ujar Ketua DPR ini.

Selain itu, menurut Marzuki, rapat hanya untuk pengurus harian terbatas sehingga timbul ketidaksolidan. "Mereka jadi tidak tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi kebijakan partai. Jadi, konsolidasi kami bangun dulu. Mudah-mudahan nanti ada KLB, semua sudah rapi dan semua berjalan dengan baik," katanya.

Dengan mundurnya Anas, posisi ketua umum Demokrat saat ini kosong. Majelis Tinggi Demokrat memberikan mandat roda kepemimpinan partai kepada dua Wakil Ketua Umum, Max Sopacua dan Jhonny Alen Marbun; Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas; serta Direktur Eksekutif Toto Riyanto sampai diselenggarakannya KLB.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

    Nasional
    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Nasional
    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Nasional
    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com