JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, mengatakan, Partai Demokrat harus segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mencari ketua umum pengganti Anas Urbaningrum. Seperti diketahui, Anas mengundurkan diri dari jabatan ketua umum, Sabtu (23/2/2013), pasca-ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kata Marzuki, KLB baru akan dilakukan setelah situasi partai dianggap kondusif.
"Ini kan berhalangan tetap. Maka, sesuai AD/ART, Wakil Ketum harus segera melakukan KLB. Ini perintah AD/ART harus segera melakukan KLB," ujar Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/2/2013).
Menurutnya, situasi internal Partai Demokrat saat ini belum kondusif sehingga KLB belum bisa digelar. "Kami ingin konsentrasi meningkatkan soliditas partai dulu," ujar Marzuki.
Ia menjelaskan, salah satu upaya untuk meningkatkan soliditas partai adalah dengan meningkatkan intensitas rapat pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP Partai Demokrat). Selama masa kepemimpinan Anas Urbaningrum, Marzuki mengaku, pengurus harian DPP Partai Demokrat baru sekali melakukan rapat, dan itu pun hanya perkenalan. Padahal, lanjutnya, sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat, pengurus harian DPP Partai Demokrat setidaknya menggelar rapat dua bulan sekali.
"Karena tidak ada rapat-rapat, ini jadi membuat situasi DPP jadi tidak terkendali. Anggota pengurus sering sekali bicara di publik," ujar Ketua DPR ini.
Selain itu, menurut Marzuki, rapat hanya untuk pengurus harian terbatas sehingga timbul ketidaksolidan. "Mereka jadi tidak tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi kebijakan partai. Jadi, konsolidasi kami bangun dulu. Mudah-mudahan nanti ada KLB, semua sudah rapi dan semua berjalan dengan baik," katanya.
Dengan mundurnya Anas, posisi ketua umum Demokrat saat ini kosong. Majelis Tinggi Demokrat memberikan mandat roda kepemimpinan partai kepada dua Wakil Ketua Umum, Max Sopacua dan Jhonny Alen Marbun; Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas; serta Direktur Eksekutif Toto Riyanto sampai diselenggarakannya KLB.
Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat