Bhatoegana: Anggota DPR Pantas Dapat Dana Pensiun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pantas menerima dana pensiun setelah tidak lagi menjabat sebagai anggota DPR. Ia pun membandingkannya dengan pegawai negeri sipil yang juga mendapatkan dana pensiun.

"Saya kira soal pantas enggak pantas soalnya sudah dibakukan sejak dulu. Ini kan pejabat negara, saya kira pantas," ujar Sutan, Kamis (21/2/2013), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Ia menuturkan jika indikator pantas atau tidak pantasnya berdasarkan kerajinan anggota dewan terkait maka akan menjadi serba sulit.

"Repot kita kalau dikaitkan dengan kemalasan, enggak semua anggota DPR itu tidak rajin. Pejabat-pejabat eksekutif juga enggak semuanya bagus, PNS pembolos tapi dapat pensiun juga," katanya.

Menurut Sutan, persoalan dana pensiun itu kembali kepada diri pribadi anggota dewan masing. "Hak tetap bisa kita dapat, asal kewajiban juga," imbuh Ketua Komisi VII ini.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat fasilitas tambahan yakni dana pensiun selain gaji dan tunjangan yang nilainya mencapai Rp 60 juta. Dana pensiun ini diberikan kepada anggota DPR dengan nilai yang berbeda-beda tergantung rentang waktu anggota tersebut menjadi wakil rakyat.

Dana pensiun bagi anggota dewan itu diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Selain itu, uang pensiun itu juga diberikan kepada anggota dewan yang diganti atau mundur sebelum masa jabatannya habis. Hal tersebut diatur dalam UU MPR DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Uang pensiun bagi anggota DPR berjumlah 6-75 persen dari gaji pokok yang diterimanya selama aktif menjadi anggota DPR. Besaran uang pensiun juga didasarkan pada lamanya masa jabatan seorang anggota DPR.

Sementara untuk gaji pokok anggota DPR bervariasi, dengan nilai minimal Rp 4,2 juta. Semakin lama dia menjabat, maka gaji pokok anggota dewan akan semakin meningkat.

Selain gaji pokok itu, anggota DPR selama ini juga mendapat sejumlah tunjangan yang nilainya melebihi gaji pokok tersebut. Rinciannya yakni tunjangan istri Rp 420 ribu (10 persen dari gaji pokok), tunjangan anak (2 anak dan tiap anak dapat 2 persen dari gaji pokok) Rp 168 ribu, uang sidang/paket Rp 2 juta, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta, tunjangan beras (untuk 4 orang, masing-masing dapat 10 kilohgram) Rp 198 ribu, dan tunjangan PPH Pasal 21 Rp 1,729 juta.