Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKPI akan Mengadu ke DKPP

Kompas.com - 12/02/2013, 15:29 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menilai ada perbedaan interpretasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehingga partainya tidak diloloskan menjadi peserta Pemilu 2014. PKPI pun berencana mengadu ke sejumlah lembaga terkait seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ombudsman, bahkan hingga ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami akan mengadu ke DKPP, Ombudsman, maupun MK, karena terjadi perbedaan interpretasi yang berseberangan terhadap Undang-undang Pemilu oleh rumah bersama Pemilu, yakni antara KPU dan Bawaslu," ujar Ketua Umum PKPI Sutiyoso di kantornya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2013). Bang Yos mengatakan PKPI akan menyiapkan administrasi terkait untuk melakukan pengaduan.

"Kami akan memasukkan (aduan) secara bersamaan," ujar Sutiyoso. Namun, Gubernur DKI Jakarta periode 2002-2007 ini akan menunggu dulu hasil pertemuan KPU dan Bawaslu yang telah diminta oleh Komisi II DPR selama dua hari. Ia tetap berharap hasil keputusan KPU dan Bawaslu dapat meloloskan partainya sehingga PKPI tak perlu melapor ke DKPP maupun lembaga terkait lainnya.

"Kami masih berharap peluang mereka berembuk antarlembaga yang satu rumah itu. Karena kami mengalami kerugian yang sangat luar biasa, yaitu moril," kata Bang Yos. PKPI merupakan satu dari 18 partai politik yang dinyatakan tak lolos verifikasi faktual KPU untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2014.

Namun sidang ajudikasi Bawaslu memenangkan sengketa yang diajukan PKPI, dan menyatakan PKPI memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilu 2014. Tetapi, Senin (11/2/2013), KPU menolak mengikuti putusan Bawaslu tersebut.

Sebelumnya Bang Yos optimistis putusan Bawaslu akan diikuti KPU. Apalagi partai ini menurut dia sudah memiliki 467 pengurus, setelah berdiri selama 14 tahun. "Karena itu, ketika dinyatakan tidak lolos, itu mengejutkan," ujar dia.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik:Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Nasional
    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Nasional
    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    Nasional
    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Nasional
    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Nasional
    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Nasional
    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Nasional
    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Nasional
    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Nasional
    Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Nasional
    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Nasional
    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com