Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKPI akan Mengadu ke DKPP

Kompas.com - 12/02/2013, 15:29 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menilai ada perbedaan interpretasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehingga partainya tidak diloloskan menjadi peserta Pemilu 2014. PKPI pun berencana mengadu ke sejumlah lembaga terkait seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ombudsman, bahkan hingga ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami akan mengadu ke DKPP, Ombudsman, maupun MK, karena terjadi perbedaan interpretasi yang berseberangan terhadap Undang-undang Pemilu oleh rumah bersama Pemilu, yakni antara KPU dan Bawaslu," ujar Ketua Umum PKPI Sutiyoso di kantornya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2013). Bang Yos mengatakan PKPI akan menyiapkan administrasi terkait untuk melakukan pengaduan.

"Kami akan memasukkan (aduan) secara bersamaan," ujar Sutiyoso. Namun, Gubernur DKI Jakarta periode 2002-2007 ini akan menunggu dulu hasil pertemuan KPU dan Bawaslu yang telah diminta oleh Komisi II DPR selama dua hari. Ia tetap berharap hasil keputusan KPU dan Bawaslu dapat meloloskan partainya sehingga PKPI tak perlu melapor ke DKPP maupun lembaga terkait lainnya.

"Kami masih berharap peluang mereka berembuk antarlembaga yang satu rumah itu. Karena kami mengalami kerugian yang sangat luar biasa, yaitu moril," kata Bang Yos. PKPI merupakan satu dari 18 partai politik yang dinyatakan tak lolos verifikasi faktual KPU untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2014.

Namun sidang ajudikasi Bawaslu memenangkan sengketa yang diajukan PKPI, dan menyatakan PKPI memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilu 2014. Tetapi, Senin (11/2/2013), KPU menolak mengikuti putusan Bawaslu tersebut.

Sebelumnya Bang Yos optimistis putusan Bawaslu akan diikuti KPU. Apalagi partai ini menurut dia sudah memiliki 467 pengurus, setelah berdiri selama 14 tahun. "Karena itu, ketika dinyatakan tidak lolos, itu mengejutkan," ujar dia.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik:Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Nasional
    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Nasional
    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Nasional
    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

    Nasional
    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Nasional
    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

    Nasional
    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    Nasional
    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Nasional
    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Nasional
    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com