Marzuki: SBY Ambil Alih Demokrat, Tak Berarti Anas Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie membantah anggapan pengambilalihan wewenang Anas Urbaningrum sebagai ketua umum oleh Susilo Bambang Yudhoyono adalah sebuah pembenaran status hukum Anas sebagai tersangka. Menurutnya, pengambilalihan itu dilakukan lantaran beban yang dihadapi Anas saat ini terlampau berat.

"Majelis Tinggi ikut turun karena beban ketum tinggi sekali," ujar Marzuki, Senin (11/2/2013), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Menurut Marzuki, selama ini Anas tersandera akibat pengaitan namanya dengan kasus-kasus yang ditangani KPK. Anas pun sudah dicap "salah" oleh publik, padahal belum ada fakta hukum yang mendasarinya.

"Kalau kondisi ini tidak direspons, kan jadinya seperti pembenaran. Makanya, Pak SBY minta untuk direspons secara aktif supaya tidak terjadi pembenaran. Supaya tidak terganggu, bersama-sama harus melakukan pembenahan," kata Marzuki.

Pengambilalihan ini, lanjut Marzuki, akan dilakukan sampai kepercayaan publik membaik. Ditargetkan, empat bulan sebelum tahun 2013 berakhir, Demokrat bisa kembali menjadi partai yang bersih. "Mudah-mudahan masuk 2014 dilihat rakyat sebagai partai yang mendengar aspirasi rakyat, melakukan perubahan dan langkah nyata. Mudah-mudahan masyarakat akan pilih Demokrat," ucapnya.

Seperti diberitakan, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyatakan bahwa kepemimpinan Partai Demokrat kini diambil alih oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Semua instrumen Dewan Pimpinan Pusat, seperti fraksi, Dewan Pimpinan Daerah, hingga Dewan Pimpinan Cabang, kini bertanggung jawab penuh kepada SBY. Sementara itu, SBY meminta agar Anas fokus menjalani proses hukum. Partai Demokrat, lanjutnya, juga siap menyediakan bantuan hukum untuk Anas.

Selengkapnya, silakan ikuti di topik pilihan:
KEMELUT DEMOKRAT