JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari mempertanyakan kritikan terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyelamatan Partai Demokrat.
Hajriyanto mengatakan, sejak menjabat Presiden tahun 2004, SBY sudah merangkap jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ketika itu, kata dia, tidak ada pihak yang keberatan atas rangkap jabatan tersebut.
"Orang-orang yang sekarang protes waktu itu juga diam saja. Dalam perspektif ini, maka sejatinya tidak ada masalah dengan langkah Presiden SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi untuk berposisi mengendalikan penuh partai. Wong memang Majelis Tinggi, menurut orang kalangan internal Demokrat, secara tidak langsung juga memiliki fungsi serta kewenangan itu. Sekali lagi tidak ada masalah," kata Hajriyanto di Jakarta, Senin (11/2/2013).
Hajriyanto menilai sikap SBY tersebut hanya akan menimbulkan masalah kecil, yakni terkait arahan SBY kepada para menteri dari parpol untuk fokus kepada tugas di kementerian dan tidak mengutamakan kerja politik hingga 2014. Keputusan SBY itu, kata dia, tentu terkesan tidak sejalan dengan perintahnya.
"Konsekuensi dari langkah Presiden tersebut adalah para menteri dari parpol menjadi ringan saja kalau sekarang juga mengurusi parpolnya masing-masing. Apalagi banyak di antara mereka yang menjabat sebagai pimpinan teras parpol, bahkan ketua umum parpol. Walhasil, instruksi tersebut menjadi tidak efektif lagi," pungkas politisi Partai Golkar itu.
Seperti diberitakan, berbagai pihak mengkritik SBY pascakeputusan Majelis Tinggi Demokrat dalam penyelamatan partai. SBY memutuskan mengambil alih Demokrat. Seluruh mekanisme di partai harus melalui Majelis Tinggi.
SBY bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab memimpin penyelamatan dan konsolidasi Demokrat. Selain itu, segala keputusan dan tindakan Demokrat ditentukan dan dijalankan Majelis Tinggi yang juga mengambil keputusan dan arahan penting dan strategis.
Elemen-elemen partai berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Tinggi. Sikap SBY itu disampaikan setelah rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen. Angka itu merupakan paling rendah pasca-Pemilu 2009.
SBY sudah membantah penilaian bahwa dirinya tak akan fokus dalam pemerintahan hingga 2014. "Saya pastikan ke hadapan rakyat Indonesia, saya tidak melalaikan tugas saya yang utama menjalankan roda pemerintahan dan memimpin kehidupan bernegara," kata SBY.
Selengkapnya, silakan ikuti di topik pilihan:
KEMELUT DEMOKRAT
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.