Ruhut: Sekutu Anas, Berdoalah Kalian

JAKARTA, KOMPAS.com — Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, merasa di atas angin. Setelah didepak dari kepengurusan partai itu lantaran sering menyudutkan Anas Urbaningrum, kini Ruhut berbangga hati karena Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono secara tidak langsung menggeser posisi Anas.

Ruhut pun memperingatkan para sekutu Anas agar mulai berdoa agar tetap dipertahankan partai. "Bapak SBY kan tadi sudah bilang, berdoalah mereka-mereka itu," ucap Ruhut saat dihubungi wartawan, Jumat (8/2/2013).

Menurut Ruhut, siapa pun kader Partai Demokrat yang tidak mau menandatangani pakta integritas, seperti yang diinstruksikan SBY, dipersilakan keluar dari partai. "Ini menguji loyalitas. Kalau dia loyal, dia harus loyal terus kayak aku dengan Pak SBY," kata Ruhut.

Politikus yang juga bintang film ini menilai pidato SBY menepis keraguan semua pihak akan sifat keragu-raguan SBY. Pidato itu, sebut Ruhut, menunjukkan ketegasan SBY dalam upaya menyelamatkan Partai Demokrat. Setelah keputusan SBY itu, Ruhut menyatakan bahwa semua kader Demokrat siap turun ke lapangan untuk kembali meraih hati masyarakat.

"Karena parpol kita ini bukan ormas, maka yang lebih utama bekerja untuk rakyat. Kalau ormas kan bagaimana kader ke dalam. Kami harus rebut hati rakyat dan meraih swing voters," imbuh Ruhut. "Yakin pada aku, semua akan indah pada waktunya. Sabar saja," janji Ruhut.

Selama ini, Ruhut selalu bersuara keras terhadap kepemimpinan Anas. Ia menyebut Anas sebagai dalang anjloknya suara Partai Demokrat. Anas kerap dikait-kaitkan dengan perkaya kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Ruhut selalu meminta Anas dan para pendukungnya, seperti Saan Mustopa, I Gede Pasek Suardika, dan Nurhayati Ali Assegaf, untuk mundur. Sikap Ruhut ini pun akhirnya membuat dirinya didepak dari kepengurusan Partai Demokrat.

Pada Jumat (8/2/2013) malam, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa kepemimpinan Partai Demokrat kini diambil alih oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Semua instrumen Dewan Pimpinan Pusat, seperti fraksi, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang, kini bertanggung jawab penuh kepada Majelis Tinggi.

SBY juga meminta agar Anas fokus menjalani proses hukum yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat juga siap menyediakan bantuan hukum untuk Anas. Keputusan ini didapat setelah semua anggota Majelis Tinggi melakukan rapat di Puri Cikeas, Bogor.