Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Samad Akui Fuad Bawazier Punya Kasus Hukum

Kompas.com - 06/02/2013, 14:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengakui memang sempat ada informasi terkait kasus yang diduga melibatkan mantan Direktur Jenderal Pajak Fuad Bawazier. Pernyataan Samad ini merespons pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Mekkah. Presiden mengatakan, ia pernah menerima informasi dari KPK bahwa Fuad terlibat suatu kasus. Ketika itu, Presiden berencana mengangkat Fuad sebagai menteri. Pernyataan Presiden ini disampaikan saat ia menjelaskan mengenai dugaan penyimpangan pajak oleh keluarga Istana.

"Tadi Abdullah Hehamahua, penasihat, sudah menyampaikan kepada saya ada sedikit permasalahan memang ada. Biarkanlah Pak Abdullah yang menyampaikan," ujar Abraham, Rabu (6/2/2013), di Gedung Parlemen Senayan.

Abdullah, katanya, paling mengetahui kasus yang diduga melibatkan Fuad. Menurut dia, kasus itu terjadi pada masa kepemimpinan KPK periode pertama era Abdullah Hehamahua. Berdasarkan pengakuan Abdullah, Abraham menyebutkan, KPK ketika itu langsung memberikan informasi terkait Fuad ke Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

"Pak Abdullah yang bicara langsung lewat telepon masalah Fuad Bawazier itu. Dia bicara dengan Pak Sudi Silalahi. Kasus Fuad itu terjadi pada masa periode pertama. Pak Abdullah kan sudah tiga periode," kata Abraham.

Presiden sebut Fuad

Presiden Yudhoyono di Jeddah, Arab Saudi, menuding aktivis Adhie Massardi, Ratna Sarumpaet, dan Fuad Bawazier sebagai pihak yang melaporkan penggelapan pajak yang dituduhkan kepadanya seperti ditulis harian The Jakarta Post. Presiden pun mengaku prihatin dituduh tidak membayar pajak.

''Saya telah memenuhi kewajiban saya dengan sebenar-benarnya untuk bayar pajak,'' ujar Presiden di Jeddah, Senin (4/2/2013) malam.

''Saya prihatin, dengan harta yang jumlahnya tidak spektakuler dianggap tidak taat pajak. Ada yang triliunan, ratusan miliar, tidak beres bayar pajak kadang-kadang luput dari perhatian. Ini ketidakadilan,'' kata Yudhoyono.

Presiden mengaku sudah mendengar ada yang melapor kepada KPK terkait dugaan tak taat bayar pajak yang dituduhkan kepadanya. ''Disebut ada Fuad Bawazier, Adhie Massardi, Ratna Sarumpaet,'' kata Yudhoyono.

Dalam jumpa pers itu, secara khusus Presiden Yudhoyono menyoroti Fuad Bawazier. Ia menyebutkan, sejak enam tahun lalu dirinya sempat akan mengangkat Fuad sebagai menteri.

''Namun, pada saat terakhir saya dapat data dari KPK kalau diangkat nanti akan jadi masalah besar. Jadi saya menyelamatkan beliau. Berhentilah dalam menuduh dan curiga. Pandai-pandailah berintrospeksi. Junjunglah kebenaran,'' ujar  Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Nasional
    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Nasional
    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Nasional
    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

    Nasional
    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com