Presiden Akan Panggil Mentan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, jika kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi memiliki kaitan dengan Kementerian Pertanian, sudah pasti akan dilakukan penindakan secara administrasi atau hukum. Presiden pun segera memanggil Menteri Pertanian.

"Saya akan memanggil Menteri Pertanian sekembali ke Jakarta. Seperti kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang, saya meminta penjelasan lisan dan tertulis dari Andi Mallarangeng untuk pegangan. Begitu juga saya akan meminta penjelasan lisan dan tertulis dari Menteri Pertanian Pak Suswono," ujar Presiden Yudhoyono di sela-sela kunjungan kerja di Jeddah, Arab Saudi, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Rikard Bagun, Senin (4/2). ”Kita serahkan saja kepada KPK,” katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga terus memperdalam bukti-bukti dugaan keterlibatan Suswono dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi. Dalam waktu dekat, KPK akan memeriksa pejabat dari Kementerian Pertanian terkait kasus tersebut.

Suswono diduga ada dalam putaran korupsi suap kuota impor daging sapi. Dugaan itu muncul karena Kementerian Pertanian adalah pihak yang menyiapkan kuota impor daging sapi. Perusahaan yang terpilih mengimpor daging sapi harus meminta rekomendasi kepada Kementerian Pertanian.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Senin, di Jakarta, dalam waktu dekat KPK akan memeriksa pejabat dari Kementerian Pertanian. Namun, Johan tidak menyebut siapa pejabat kementerian itu yang akan diperiksa. Sebelumnya, Johan bilang, tidak tertutup kemungkinan salah satunya Suswono. ”Dalam waktu dekat kemungkinan dari Kementerian Pertanian juga akan diperiksa. Kalau diperlukan, siapa pun akan dimintai keterangan,” ujar Johan.

Suswono diduga sangat mungkin mengetahui permainan impor daging sapi mengingat Kementerian Pertanian merupakan institusi yang menyiapkan kuotanya. Terlebih, Suswono dan salah satu tersangka kasus ini, Luthfi Hasan Ishaaq, adalah kolega satu partai di Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Suswono memang telah membantah terlibat dalam kasus ini. Dia mengakui sering berkomunikasi dengan Lutfi, tetapi sebatas komunikasi antarkolega satu partai. ”Lucu juga kalau tidak pernah berkomunikasi, kami sama-sama di partai. Tetapi kalau berkomunikasi terkait impor atau alokasi impor daging sapi, tidak pernah. Saya tidak pernah berkomunikasi terkait hal itu,” kata Suswono, pekan lalu. 

Kemarin, KPK memeriksa tiga pegawai PT Indoguna Utama, yaitu Pudji Rahayu, Suratno, dan Priyoto. PT Indoguna adalah salah satu importir daging sapi. Dua direktur PT Indoguna (Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi) ditangkap KPK setelah memberikan uang suap Rp 1 miliar kepada Ahmad Fathanah yang diduga orang dekat Luthfi. ”Ketiganya hadir memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi atas empat tersangka,” katanya.

Johan mengatakan, KPK kemarin tak melakukan penggeledahan terkait penyidikan kasus ini. KPK tengah melacak aset yang diduga dikuasai Luthfi. Johan mengatakan, pelacakan aset itu hal wajar. Namun, hingga saat ini KPK belum memblokir rekening milik Luthfi atau keluarganya. KPK juga belum berencana menjerat Luthfi dengan pidana pencucian uang. ”Belum dilakukan pemblokiran terhadap rekening LHI. Penerapan TPPU (tindak pidana pencucian uang) tentu tergantung dari proses pengembangan ini. Sampai hari ini belum ada,” ujarnya.

Dalam soal transaksi keuangan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menemukan ada transaksi yang mencurigakan terkait dalam kasus tersebut. PPATK masih terus menelusuri ada tidaknya aliran uang yang terindikasi korupsi terkait kasus tersebut. KPK memang telah meminta bantuan PPATK untuk menelusuri aliran dana dalam kasus impor daging sapi.

Tak pernah caleg

Ketua KPK Abraham Samad membantah dengan tegas dirinya pernah menjadi calon anggota legislatif dari PKS. ”Saya tak pernah jadi caleg dari PKS. Memang partai bisa mengklaim untuk mencalonkan siapa saja jadi calegnya, tapi tentunya orang itu bersedia dicalonkan atau tidak. Kalau saya bersedia dicalonkan, saya pasti terdaftar di KPU sebagai caleg PKS, tetapi faktanya tidak,” ujar Abraham.

Abraham juga dengan tegas menyatakan, tak ada istilah balas dendam untuk menangkap tersangka korupsi. ”Hanya orang picik yang berpikir begitu. Gosip tentang ini banyak. Ada juga gosip yang bilang, saya menangkap LHI (Luthfi) karena ingin memuluskan Anis Matta jadi Presiden PKS karena kami satu kampung dan berteman,” ujarnya.

Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid saat menjenguk Luthfi di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Selatan, saat ditanyai soal tudingan konspirasi itu, mengatakan, ”Sudahlah, kita fokus ke masalah hukum.”

Akhir pekan lalu Anis menyatakan ada konspirasi besar yang menyudutkan PKS. Menurut Hidayat, kritik yang menyatakan PKS tidak legawa tidak benar. ”Buktinya, Luthfi tidak menolak permintaan penangkapan dan penahanan KPK,” ujarnya.