Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Demokrat: Tak Ada Ruang Lengserkan Anas Urbaningrum!

Kompas.com - 04/02/2013, 16:51 WIB
Imanuel More

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat se-Indonesia menegaskan, tidak ada ruang yang memungkinkan para tokoh senior melengserkan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum. Pasalnya, pemilik hak suara adalah DPD dan DPC yang masih solid mendukung Anas.

"Kongres Luar Biasa (KLB) hanya mungkin jika ada masalah yang sangat mendasar. Saat ini, tidak ada sesuatu yang menyebabkan perlu diadakan KLB," ujar Irfan Gani, Sekretaris DPD Demokrat DKI Jakarta, saat memberikan keterangan pers mewakili 13 DPD Partai Demokrat se-Indonesia, di Jakarta, Senin (4/2/2013).

Irfan mengatakan, Anas Urbaningrum menempati posisinya secara sah berdasarkan kongres partai. Karena itu, posisinya dilindungi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Selama mekanisme pengambilan keputusan masih selaras dengan aturan partai, tidak ada ruang untuk menjatuhkan Anas.

"Anas Urbaningrum adalah produk konstitusi yang dipilih berdasarkan hasil kongres. Karena itu, tidak ada celah untuk melengserkan atau untuk Kongres Luar Biasa. Mekanisme organisasi tetap berjalan normal," kata Irfan.

Ia mengungkapkan, masing-masing kader partai memiliki tugas berbeda. Kader yang menduduki jabatan pemerintahan memiliki peran di kementerian masing-masing, sedangkan kader yang menduduki posisi di kepartaian, baik tingkat DPP, DPD, maupun DPC berperan meningkatkan elektabilitas partai.

"Perlu diketahui, pemilik suara sah itu DPD-DPC, bukan anggota sekelas Jero Wacik dan Syarif Hasan," sambung Irfan.

Karena itu, Irfan meminta para tokoh senior tidak menciptakan gonjang-ganjing yang bisa menimbulkan keresahan bagi para kader. Ia mengklaim, sejauh ini, ada 13 DPD yang sudah menghubungi dirinya untuk mengungkapkan dukungan kepada Anas.

"Beberapa telah menitipkan pesan. Di sini ada Korwil NTT dan Korwil Jateng. Selain itu, yang sudah menyatakan dukungan adalah Aceh, Sumbar, Kepri Jambi, Lampung, Banten, Jakarta, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulut, dan Kalsel," katanya.

Ia tidak membantah jika telah terjadi perbedaan pandangan antara tokoh senior dan generasi baru Demokrat. Meski demikian, Irfan menegaskan, kelompoknya saat ini lebih berwenang secara internal untuk menentukan langkah partai ke depan dalam menyikapi jebloknya elektabilitas partai.

"Kami menghormati mereka sebagai tokoh-tokoh yang lebih dulu dan pendiri partai. Tapi, kami adalah generasi baru partai yang sekarang menjalankan partai ini. DPD-DPC tetap solid mendukung Anas Urbaningrum," tandas Irfan.

Polemik menyeruak di lingkup internal Demokrat setelah keluarnya hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) kemarin. Hasil survei menunjukkan jebloknya elektabilitas Demokrat hingga level 8,3 persen bila pemilu diadakan saat ini.

Para tokoh senior menilai, jebloknya elektabilitas partai tak lepas dari beberapa kasus korupsi yang melibatkan kader Demokrat, termasuk gonjang-ganjing seputar keterlibatan Anas Urbaningrum. Mereka lantas meminta Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengambil langkah khusus untuk menyelamatkan partai sebelum Demokrat benar-benar terpuruk pada Pemilu 2014.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com