PKS Diminta Legawa dan Hormati Proses Hukum

Jakarta, Kompas - Partai Keadilan Sejahtera diminta legawa atau berlapang dada menerima kenyataan bahwa mantan presidennya, Luthfi Hasan Ishaaq, menjadi tersangka penerima suap dalam kasus impor daging sapi. PKS juga diminta introspeksi dan melakukan otokritik ke dalam atas kasus yang menimpa Luthfi tersebut.

Harapan itu disampaikan pengajar sosiologi politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito; Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang; dan Direktur Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardhani secara terpisah, di Jakarta, Sabtu (2/2).

Seperti diberitakan, Presiden PKS yang baru, M Anis Matta, dalam sambutannya seusai dilantik, menuding adanya konspirasi yang hendak menghancurkan partainya.

Menurut Arie, PKS harus menyadari bahwa politisi yang menjadi tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dari partai ini, melainkan juga dari sejumlah partai lain. Penetapan dan penahanan Luthfi semestinya jangan direspons dengan kalut karena memperlihatkan partai ini tidak siap menghadapi sorotan publik. PKS sebaiknya menunggu proses hukum dan mengajak publik menghormati proses hukum.

”Jika mau membuat lompatan positif seharusnya PKS justru minta maaf atas kasus ini ke publik. Jika berani legawa minta maaf, akan ada simpati publik dan citranya lebih cepat pulih. Itu menandakan partai ini konsisten bahwa siapa pun kader dan pimpinan yang dinilai korup oleh KPK, itu kesalahan yang harus dibuka kepada publik dengan minta maaf,” katanya.

Koreksi diri

PKS jangan justru menyerang KPK atau publik dengan dalil konspirasi. Semakin mengingkari dan bereaksi dengan menuduh ada konspirasi, publik menilai itu sekadar demagogi politisi yang kena kasus. ”Bagaimanapun, legitimasi KPK masih lebih kuat dibandingkan PKS. Oleh karena itu, seharusnya kasus ini jadi bahan refleksi koreksi diri,” kata Arie.

Sebastian juga mengatakan, PKS tidak perlu defensif karena hanya akan semakin memperburuk citranya di mata publik dan pengikut setianya. Semakin PKS menyerang KPK dan menuding ada permainan pihak lain, sebetulnya PKS sedang membiarkan dirinya ”ditelanjangi”.

Menurut Sri Budi, reaksi defensif adalah reaksi wajar. Namun, di tengah opini publik yang sudah marah pada korupsi dan meminta terobosan, kritik PKS kepada KPK bukanlah pencitraan yang baik. ”Kita belum tahu apakah PKS salah atau benar, namun sikap defensif PKS bisa menjadi makanan media dan publik. Ketika mereka mengatakan ada konspirasi besar untuk menghancurkan PKS, ini sulit dibuktikan,” kata Sri Budi.

Karena itu, Sebastian dan Sri Budi juga menyarankan PKS introspeksi dan melakukan otokritik ke dalam. Sikap defensif yang ditunjukkan PKS, menurut Sebastian, disebabkan PKS panik dan mencari cara membela diri.