Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Kami Khawatir KPK Ditunggangi "Free Rider"

Kompas.com - 02/02/2013, 13:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menampik pandangan partainya hendak menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menyebut penangkapan terhadap Luthfi Hasan Ishaaq sebagai rekayasa dan bagian dari konspirasi. Menurutnya, PKS hanya memberikan catatan agar KPK tidak ditunggangi pihak lain yang disebutnya free rider.

"Sejauh ini saya tidak mendengar para pengurus PKS sebut KPK dalam bagian dari konspirasi. Kami sebetulnya tetap konsisten bahwa KPK tetap menjadi lembaga untuk kita perkuat dalam rangka pemberantasan korupsi di negeri ini," ujar Sohibul, Sabtu (2/2/2013), dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta.

KPK, tuturnya, juga memiliki hak subyektif dalam menahan seseorang. Oleh karena itu, Sohibul mengaku, partainya hanya hendak sekadar memberikan catatan bagi KPK agar dalam penggunaan hak subyektifnya itu tidak diintervensi siapa pun.

"Kalau KPK tidak ada kehati-hatian, maka akan ada free rider yang tunggangi itu. Kami insya Allah percaya pada integritas pimpinan KPK, tapi kan terkadang kendali pimpinan KPK tidak bisa mengontrol jajaran di bawahnya. Bisa saja free rider tidak hanya pada pemimpin, tapi di jajaran bawah," tutur Sohibul.

Menurutnya, jika KPK sampai ditunggangi, maka wibawa lembaga itu akan dipertaruhkan. Ia kembali mencontohkan kasus Andi Mallarangeng dalam proyek Hambalang. Andi hingga kini tidak juga ditahan. Hal ini berbeda dengan sikap KPK yang langsung menahan Luthfi.

"Jadi, ini hanya catatan kami kepada KPK karena ingin tetap berwibawa. Ketika hal-hal tidak logis semakin banyak dilakukan KPK, kami takut dan khawatir hal ini berpengaruh pada kewibawaan KPK itu sendiri," ucapnya.

Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi oleh KPK. Ia lalu ditangkap pada Kamis (31/1/2013) lalu saat memimpin rapat di kantor PKS.

Luthfi diduga menggunakan pengaruhnya sebagai Presiden PKS untuk memengaruhi impor daging sapi yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Penggunaan pengaruh Luthfi diduga dilakukan lantaran Menteri Pertanian Suswono juga berasal dari PKS.

Sehari setelah penangkapan itu, Luthfi menyatakan mundur diri dari jabatannya sebagai Presiden PKS. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS langsung menggelar rapat untuk memilih pengganti Luthfi Hasan hingga akhirnya terpilih Anis Matta yang sebelumnya menjadi Sekretaris Jenderal PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Nasional
    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Nasional
    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    Nasional
    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Nasional
    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Nasional
    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Nasional
    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Nasional
    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Nasional
    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Nasional
    Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Nasional
    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Nasional
    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com