Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Konspirasi", Jurus Elite PKS Jawab Kekecewaan Kader

Kompas.com - 02/02/2013, 13:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tudingan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebutkan kasus yang menimpa Luthfi Hasan Ishaaq sebagai konspirasi besar dinilai tanpa bukti. Tudingan itu dianggap sebagai alat bagi PKS untuk menyolidkan kader-kader yang kecewa melihat tingkah laku elite partai bernapaskan Islam ini.

"Kalau PKS ditanya siapa orangnya, pasti bingung juga mereka. Ini hanya bahasa untuk menyolidkan barisan, bukan bahasa hukum," ujar Burhanudin, Sabtu (2/2/2013), dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta.

Burhan menuturkan, saat ini kader-kader PKS yang terkenal militan dan bekerja keras untuk kebesaran partainya tengah dihadapi suatu kondisi disonansi.

"Sekarang terjadi demoralisasi. Mereka susah payah berjibaku untuk partai dan sekarang harus melihat kenyataan di tingkat elite yang bermasalah dengan KPK, bahkan langsung pucuk tertingginya," imbuh Burhan.

Dengan demikian, para elite PKS memerlukan sebuah pemahaman bersama untuk mengembalikan kekecewaan para kader yang menjadi basis kekuatan partai itu. Langkah yang diambil pun dengan menggelontorkan wacana adanya konspirasi politik untuk menghancurkan PKS menjelang pemilu.

Wacana konspirasi ini pun sudah disebut presiden baru PKS, Anis Matta, saat memberikan pidato politik untuk pertama kalinya seusai dipilih Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin. Pidato berapi-api yang disampaikan Anis ini kemudian membuat banyak kader PKS menangis.

"Ini kata-kata konspirasi zionis yang juga dilontarkan Hidayat Nur Wahid sengaja dikeluarkan hanya untuk para kader mencari kambing hitam. Kader kenapa penting? Karena PKS selama ini politiknya digerakkan oleh gairah kadernya. Kalau runtuh, maka hancur PKS. Makanya mereka pakai bahasa konspirasi ini," tutur Burhan.

Bahasa konspirasi itu, lanjut Burhan, bisa saja efektif bagi para kadernya. Namun, secara komunikasi politik, cara yang ditempuh PKS sangat buruk, bahkan cenderung terjebak dalam kesan PKS tak mau berbenah diri dan balik menyerang KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

    THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

    Nasional
    Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

    Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

    Nasional
    Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

    Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

    Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

    Nasional
    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

    Nasional
    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

    Nasional
    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Nasional
    Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Nasional
    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Nasional
    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Nasional
    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    Nasional
    Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Nasional
    Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com