Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tahan Luthfi di Rutan Guntur

Kompas.com - 31/01/2013, 17:46 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Luthfi Hasan Ishaaq yang juga presiden Partai Keadilan Sejahtera di Rumah Tahanan KPK di Kompleks Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan, Kamis (31/1/2013).

Luthfi ditahan seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait kebijakan impor daging sapi.

"Ditahan di Rutan Guntur selama 20 hari pertama," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta.

Luthfi tampak mengenakan baju tahanan KPK saat keluar Gedung KPK dan masuk ke dalam mobil tahanan. Sebelum ditahan, salah satu pendiri PKS itu tidak berkomentar mengenai kasusnya.

Dia menyatakan mundur dari posisinya sebagai presiden PKS. "Mulai hari ini saya mengajukan pengunduran diri saya kepada ketua majelis syuro agar bisa diproses sesuai dengan mekanisme organisasi agar saya bisa menjalankan proses di sini," kata Luthfi.

KPK menetapkan Luthfi bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah sebagai tersangka atas dugaan menerima suap dari PT Indoguna Utama terkait kebijakan impor daging. KPK pun menetapkan dua petinggi dari perusahaan impor makanan itu sebagai tersangka, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

Luthfi dijemput penyidik KPK seusai mengikuti rapat di kantor DPP PKS Kamis (31/1/2013) malam. Dia diperiksa hampir seharian kemudian ditahan sore ini.

Ikuti perkembangan kasus ini dalam topik piihan "Skandal Suap Impor Daging Sapi".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menko Polhukam Sebut RI Akan Dapat 127 Hektar Lahan Sawit dari Malaysia karena Kesepakatan Perbatasan

    Menko Polhukam Sebut RI Akan Dapat 127 Hektar Lahan Sawit dari Malaysia karena Kesepakatan Perbatasan

    Nasional
    Minta Anggaran Kemendikbud Tidak Ditambah, Anggota DPR: Tuhan Juga Tak Ingin Uang Negara Hilang

    Minta Anggaran Kemendikbud Tidak Ditambah, Anggota DPR: Tuhan Juga Tak Ingin Uang Negara Hilang

    Nasional
    Ada Persoalan Lahan di IKN, Basuki: Jokowi Minta Utamakan Kepentingan Rakyat

    Ada Persoalan Lahan di IKN, Basuki: Jokowi Minta Utamakan Kepentingan Rakyat

    Nasional
    Wamenhan Keceplosan Sebut Pemerintahan Jokowi-Gibran, Anggota DPR Langsung Riuh

    Wamenhan Keceplosan Sebut Pemerintahan Jokowi-Gibran, Anggota DPR Langsung Riuh

    Nasional
    Jadi Panelis di IPEF 2024, Menko Airlangga Tawarkan Peluang Investasi Hijau di Indonesia

    Jadi Panelis di IPEF 2024, Menko Airlangga Tawarkan Peluang Investasi Hijau di Indonesia

    Nasional
    Pengamat Pesimis Investor Mau Ikut Bangun Infrastruktur IKN

    Pengamat Pesimis Investor Mau Ikut Bangun Infrastruktur IKN

    Nasional
    Wamenkes: 2.316 Rumah Sakit Sudah Siap Terapkan KRIS

    Wamenkes: 2.316 Rumah Sakit Sudah Siap Terapkan KRIS

    Nasional
    Siap Pindah ke IKN, Mendagri Tito: Saya Pengalaman di Tempat Sulit, Enggak Ada Mal dan Restoran Layak

    Siap Pindah ke IKN, Mendagri Tito: Saya Pengalaman di Tempat Sulit, Enggak Ada Mal dan Restoran Layak

    Nasional
    Marah hingga Tunjuk Nadiem, Anggota Komisi X Minta KPK Periksa Anggaran Kemendikbud

    Marah hingga Tunjuk Nadiem, Anggota Komisi X Minta KPK Periksa Anggaran Kemendikbud

    Nasional
    Alasan 2 Bos IKN Mundur Dianggap Belum Klir, Pemerintah Diharap Jujur

    Alasan 2 Bos IKN Mundur Dianggap Belum Klir, Pemerintah Diharap Jujur

    Nasional
    KPK Sita 91 Kendaraan Mewah Eks Bupati Kutai Kartanegara, Ada BMW, McLaren, sampai Lamborghini

    KPK Sita 91 Kendaraan Mewah Eks Bupati Kutai Kartanegara, Ada BMW, McLaren, sampai Lamborghini

    Nasional
    Bos IKN Diduga Diminta Berhenti Terkait Investor, Bukan Inisiatif Mundur

    Bos IKN Diduga Diminta Berhenti Terkait Investor, Bukan Inisiatif Mundur

    Nasional
    Wapres Yakin Ekonomi Syariah Tumbuh di Papua Barat Daya

    Wapres Yakin Ekonomi Syariah Tumbuh di Papua Barat Daya

    Nasional
    Prabowo Temui Jokowi di Istana, Lapor Soal Kunjungan Luar Negeri

    Prabowo Temui Jokowi di Istana, Lapor Soal Kunjungan Luar Negeri

    Nasional
    Pileg 2029, KPU Wajib Diskualifikasi Parpol yang Gagal Penuhi 30 Persen Caleg Perempuan

    Pileg 2029, KPU Wajib Diskualifikasi Parpol yang Gagal Penuhi 30 Persen Caleg Perempuan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com