Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyidikan Emir Terhambat Hubungan dengan Amerika

Kompas.com - 23/01/2013, 18:36 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengungkapkan, ada kendala yang dialami KPK sehingga belum memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Emir Moeis sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan. Penyidikan kasus tersebut, membutuhkan kerjasama dengan negara lain, yakni Amerika Serikat.

"Ada kendala sedikit, hubungan antar kedua negara ya. Kasus ini kan melibatkan negara lain juga," kata Abraham di Jakarta, Rabu (23/1/2013).

KPK menetapkan Emir sebagai tersangka sejak 20 Juli 2012, namun yang bersangkutan belum juga ditahan apalagi diperiksa. Lebih jauh Abraham mengatakan, ada hambatan diplomatis dan jarak yang dihadapi KPK dalam melengkapi berkas pemeriksaan Emir. Misalnya, saat KPK membutuhkan keterangan orang-orang yang berada di Amerika.

"Itu kan harus kita dapatkan dari sana, kita butuh mengirimkan penyidik ke sana, butuh waktu, butuh komunikasi dulu dengan pihak di sana untuk bisa menyiapkan waktu yang pas untuk pemeriksaan," ungkapnya.

Abraham menambahkan, pemeriksaan pihak-pihak tersebut, sebenarnya hanya tinggal menunggu kesiapan mereka di sana. "Kita sudah diberikan akses yang luas, tinggal menunggu kesiapan mereka di sana," katanya.

Setelah itu, barulah KPK dapat memeriksa Emir sebagai tersangka. Pemberitaan sebelumnya menyebutkan, KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Emir di luar negeri. Juru Bicara KPK Johan Budi enggan mengungkapkan identitas warga negara Indonesia yang diperiksa di luar negeri tersebut. Demikian juga dengan Abraham.

Dalam kasus ini, Emir diduga menerima suap senilai 300.000 dollar AS dari PT Alstom Indonesia. Proyek PLTU Tarahan itu pun dimenangkan perusahaan asing tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, KPK mendapatkan bukti-bukti adanya aliran dana dari PT Alstom ke Emir. Bukti-bukti ini antara lain diperoleh berkat kerja sama KPK dengan Biro Investigasi Federal AS (Federal Bureau of Investigation/FBI). Kerja sama antara KPK dan FBI ini dilakukan karena dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi melibatkan warga negara AS dan korporasi asing (PT Alstom).

Warga negara AS yang diduga bagian dari PT Alstom dan berperan sebagai pemberi suap telah diamankan FBI. Kerja sama antara FBI dan KPK ini juga melacak uang suap yang diberikan oleh warga negara AS ke Emir. Mengenai keterlibatan FBI dalam penanganan kasus ini, Abraham enggan mengungkapkannya secara gamblang. Dia hanya mengakui ada pihak-pihak di Amerika yang membantu KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com