KY: Berhentikan Daming

Jakarta, Kompas - Komisi Yudisial merekomendasikan pemberhentian Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Daming Sunusi, yang juga calon hakim agung. KY menilai ungkapan Daming tentang pemerkosaan termasuk kategori pelanggaran etik yang pantas dijatuhi sanksi berat.

Komisi Yudisial (KY) menilai Daming harus diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim. Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh, Minggu (20/1), mengungkapkan hal tersebut kepada Kompas. Menurut Imam, putusan itu diambil dalam sidang pleno KY, Jumat lalu.

”Bukti-bukti cukup kuat dan Daming mengakui pelanggaran tersebut,” katanya.

Imam mengatakan, putusan tersebut merupakan rekor putusan tercepat yang pernah dibuat KY sejak berdiri tahun 2005. Putusan dijatuhkan hanya tiga hari setelah KY memeriksa Daming. Seperti diketahui, Selasa pekan lalu, Daming diperiksa KY terkait dengan pernyataannya yang kontroversial dalam uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat.

Daming melontarkan kata-kata bahwa hukuman mati untuk pemerkosa patut dipikirkan karena yang memerkosa dan yang diperkosa sama-sama menikmati. Dalam keterangan persnya, Daming menyatakan, kata-kata itu terlontar tanpa sadar karena tegang dan tertekan. Ia pun mengaku bersalah dan meminta maaf kepada publik.

Menurut Imam, sanksi berat untuk Daming diberikan karena komisioner KY meyakini kata-kata Daming diungkapkan bukan dengan tidak sadar dan bukan karena tegang. ”Kami sudah mendengarkan rekamannya. Dari nada suaranya, Daming mengungkapkan itu secara sadar. Kata-kata itu pun tidak hanya sekali diucapkan, bahkan berkali-kali,” katanya.

Oleh karena itu, semua komisioner KY sepakat Daming melanggar etik. Hanya, terkait dengan sanksi yang harus dijatuhkan, Imam mengatakan, terdapat perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Ada komisioner KY yang tidak setuju dengan sanksi pemberhentian Daming.

Ia berharap beratnya sanksi yang direkomendasikan KY untuk Daming meningkatkan sensitivitas hakim dalam mengadili perkara-perkara pemerkosaan. ”Ini juga sebagai pelajaran bagi para hakim untuk bicara santun dan bijaksana,” ujar Imam.

Jangan terburu-buru

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur mengaku belum mengetahui keputusan KY tersebut. Ia akan menunggu surat resmi dari KY dan kebijakan pimpinan MA mengenai hal tersebut.