Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Anggaran dan Regulasi Diperlukan

Kompas.com - 15/01/2013, 02:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Kesehatan di Indonesia perlu politik anggaran dan regulasi yang memihak kepada rakyat. Alokasi dana kesehatan 2,1 persen dari APBN jauh lebih sedikit dibandingkan alokasi pembayaran utang yang mencapai 10 persen. Regulasi diperlukan untuk menghindarkan pelayanan kesehatan menjadi komoditas ekonomi.

Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo dalam Diskusi Bulanan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Senin (14/1), di Jakarta. Diskusi bertema ”Setahun Menjelang Pilpres, Masihkah Kesehatan Rakyat Mendapatkan Perhatian Pemerintah?”.

Menurut Sudaryatmo, alokasi anggaran yang ada perlu dilihat lagi apakah sudah pro kepentingan rakyat. Kesehatan dan pendidikan perlu mendapatkan perhatian yang lebih. ”Dalam membayar utang, Indonesia termasuk good boy,” katanya. Seharusnya perhatian sama diberikan pada kesehatan. Penduduk sehat dan produktif merupakan modal pembangunan.

Terkait dengan regulasi, Sudaryatmo mengatakan, pelayanan kesehatan yang menjadi komoditas ekonomi mengancam keadilan sosial. Ia menyarankan Indonesia belajar dari Amerika. Dokter tidak diperbolehkan memiliki saham dari klinik tempat ia memberikan pelayanan agar terhindar dari konflik kepentingan.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, meski persentasenya kecil, secara nominal anggaran kesehatan mencapai Rp 31,2 triliun pada 2012. Pada 2013, alokasi anggaran kesehatan Rp 34,5 triliun. Ali menjanjikan anggaran promosi kesehatan dan prevensi diperbesar. Dengan demikian, tidak banyak orang jatuh sakit.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Abdul Razak Thaha menyarankan penggunaan ketiadaan anak pendek dan kelaparan (zero hunger) sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Anak pendek menunjukkan kekurangan gizi akibat kelaparan. Bayi yang lahir dengan panjang kurang dari 48-50 sentimeter dan berat kurang dari 2.500 gram termasuk kriteria anak pendek. Indonesia memiliki orang pendek terbanyak kelima di dunia. Razak mengingatkan, pendapatan per kapita yang terus meningkat belum tentu menjamin meratanya kesejahteraan masyarakat.(K09)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com