Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penunjukan Roy Kokohkan Sikap Politik SBY

Kompas.com - 14/01/2013, 08:01 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penunjukan politisi Partai Demokrat Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dinilai mengokohkan pola politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menghindari segala risiko politik. Presiden ingin menjaga soliditas internal Partai Demokrat.

"SBY sadar benar kalau di Demokrat faksi-faksi itu belum teratasi dengan baik sehingga dia pilih sosok yang secara politik tak terlampau dekat dengan faksi-faksi yang terbentuk pasca-Kongres Demokrat 2010. Sosok itu mengerucut ke Roy," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, di Jakarta, Senin (14/1/2013).

Gun Gun mengatakan, Presiden lebih mengedepankan pertimbangan politik ketimbang profesionalitas. Roy dianggap tak memiliki kompetensi yang memadai di bidang olahraga ataupun kepemudaan. Dia lebih cocok di bidang telematika.

Gun Gun menilai tugas Roy sangat berat untuk menghadapi berbagai persoalan olahraga dan kepemudaan, khususnya sejumlah kasus korupsi di Kemenpora, salah satunya proyek Hambalang, Bogor. Apalagi, Roy harus berhadapan dengan rendahnya ekspektasi publik terhadapnya.

"Dia harus menunjukkan kemampuannya untuk cepat beradaptasi lantaran masa jabatannya hanya sekitar 1,5 tahun. Tak ada lagi waktu seremonial formalistik. Sudah seharusnya dia punya konsep jelas untuk mengembangkan kementerian ini," kata Gun Gun.

Seperti diberitakan, Roy akan dilantik Presiden Selasa besok. Kepada wartawan, Roy sadar tak punya latar belakang olahraga atau organisasi kepemudaan. "Saya tahu masyarakat very-very low expectation terhadap saya. Saya mendengar itu semua dan berterima kasih atas masukannya. Justru karena harapan sangat rendah, sangat tipis terhadap saya, apalagi waktunya tidak lama, saya merasakan ini tugas yang berat tantangannya," kata anggota Komisi I DPR itu.

Meski demikian, Presiden memandang Roy cakap dalam mengemban tugas sebagai Menpora. "Saya juga sudah mempertimbangkan integritas dan kapasitasnya untuk menjadi Menpora. Saya sudah melakukan interview serta fit and proper test, dan hasilnya baik," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Nasional
    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Nasional
    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

    MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

    Nasional
    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com