Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gugatan Parpol Tak Bermanfaat bagi Demokrasi

Kompas.com - 10/01/2013, 11:41 WIB
Tomy Trinugroho A.

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kegaduhan lima tahunan berupa gugatan partai-partai tidak lolos verifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum dinilai tak memberi manfaat bagi perkembangan demokrasi.

Kegaduhan itu bersifat elitis, tidak memberi manfaat bagi masyarakat, dan mencerminkan kondisi demokrasi Indonesia yang nyaris tak mengalami perkembangan. "Sama sekali tidak memberi manfaat," kata Yunarto Wijaya dari Charta Politika, Kamis (10/1/2013), di Jakarta.

Menurut dia, demokrasi di Indonesia selama ini hampir tidak berkembang dan terus saja berkutat pada hal-hal kuantitatif, antara lain penentuan ambang batas parlemen dan penentuan jumlah partai yang ideal. Perdebatan yang muncul selama ini tak menyentuh hal kualitatif, seperti perbaikan transparansi keuangan partai serta metode seleksi calon anggota legislatif (caleg) yang berkualitas dan berintegritas.

Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, menyebutkan, akibat tidak pernah ada kesepakatan mendasar mengenai hal-hal kuantitatif, termasuk syarat pendirian partai, terjadi kegaduhan tidak produktif berupa gugatan partai-partai tidak lolos verifikasi kepada lembaga penyelenggara pemilu. "Lihat saja, lima tahun lagi akan terjadi kegaduhan serupa," papar Hanta.

Hanta menjelaskan, beberapa tahun menjelang pemilu, upaya merevisi undang-undang politik, antara lain untuk mengubah ambang batas parlemen, selalu berulang. Hal ini menunjukkan Indonesia sebenarnya belum berhasil melembagakan sistem pemilu dan sistem kepartaian. Tidak ada kesepakatan mendasar di antara semua kekuatan politik mengenai isu-isu tersebut.

Hanta dan Yunarto menilai, semua kekuatan politik perlu bertemu dan membahas bersama-sama semua isu yang terkait dengan sistem pemilu dan sistem kepartaian. Lantas suatu cetak biru tahapan pembangunan sistem demokrasi dibuat. "Misalnya, disepakati pada tahun berapa ambang batas parlemen harus lima persen. Jadi, pada tahun itu semua partai sudah sadar bahwa mereka harus memenuhi ambang batas lima persen dan tidak berupaya mengubah undang-undang," tutur Hanta.

Yunarto menyatakan, sudah saatnya semua kekuatan politik berkonsentrasi membangun demokrasi dengan membahas transparansi keuangan partai serta transparansi penentuan caleg berkualitas. Jika hal itu tidak dilakukan, partai apa pun yang lolos verifikasi kemudian mendapatkan kursi di parlemen akan menghadapi persoalan sama, yakni caleg korup dan tidak berkualitas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com