Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Diminta Bersaksi Kasus Suap Proyek PON

Kompas.com - 09/01/2013, 23:47 WIB

PEKANBARU, Kompas.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI Setya Novanto untuk memberikan kesaksian pada sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PON XVIII 2012 Riau.
     
"Kami juga menjadwalkan pemanggilan untuk Setya Novanto sebagai saksi kasus suap PON Riau," kata JPU dari KPK, Riyono, Rabu sore, usai menggelar sidang kasus yang sama.
     
Pada sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru itu, JPU menghadirkan terdakwa Lukman Abbas dan empat saksi yakni Anggota Komisi X DPR-RI dari Partai Golkar Kahar Muzakir, Ketua DPRD Riau Johar Firdaus dan Satria Hendri dari PT Adhi Karya serta Anton Ramayadi dari PT Pembangunan Perumahan
     
Dia mengatakan, Setya Novanto dipanggil untuk memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada Kamis (10/1) karena sebelumnya sempat disidik terkait kasus yang sama. "Setya diduga mengetahui adanya aliran dana suap di kalangan anggota DPRD Riau dan DPR-RI," katanya.
     
Surat pemanggilan untuk Setya Novanto, kata dia, sudah dilayangkan dan kemungkinan besar Ketua FPG ini bakal memenuhi panggilan.
     
Kehadiran Setya Novanto menurut JPU sangat penting karena terdakwa Lukman Abbas mengaku membagikan uang ke FPG DPR-RI.
     
Pada sidang sebelumnya, Lukman Abbas selaku terdakwa kasus dugaan suap proyek Pekan Olahraga Naional (PON) Riau sempat membuka soal aliran dana yang ternyata sampai ke para legislator di DPR-RI.
     
Lukman menyebutkan, menyediakan uang sekitar Rp9 miliar dalam mata uang dolar AS untuk FPG. Tujuannya, FPG mengabulkan penambahan dana APBN untuk PON di Riau. Dana yang diusulkan mencapai Rp200 miliar lebih.
     
Untuk memuluskan keinginan tersebut, Pemprov Riau lewat Lukman Abbas yang waktu itu menjabat Kadispora Riau, diminta untuk memberikan uang.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com