Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Diharapkan Tidak Jatuh pada Kekuasaan

Kompas.com - 09/01/2013, 12:42 WIB
Edna C Pattisina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masa kepengurusan 2012-2017 fokus bekerja dan tidak jatuh pada tangan-tangan kekuasaan. Diharapkan pada masa kepengurusan hingga 2,5 tahun ke depan, kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu dituntaskan.

Hal ini disampaikan Haris Azhar dan Zainal Abidin, Rabu (9/1/2013), dalam siaran pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Komnas HAM memilki tantangan sangat berat pada momentum pengurusan saat ini, yaitu membuktikan bahwa reformasi Indonesia bisa berjalan dengan baik, khususnya agenda HAM dan pengungkapan kebenaran.

Agenda tersebut ada dalam momentum politik 2014, yang secara politik dimulai pemanasannya tahun 2013 ini. Tantangan berat tersebut adalah memutus rantai impunitas dan mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu serta kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan kekuasaan.

Untuk itu, Komnas HAM jangan sampai jatuh pada tangan-tangan kekuasaan, baik dari petinggi militer maupun mantan militer serta intelijen atau siapa pun yang bermain dalam agenda HAM dan menggagalkan upaya memutus impunitas serta pengungkapan kebenaran.

Apalagi pada tahun 2013 dan 2014, banyak pihak memiliki kepentingan untuk menggagalkan pengungkapan kebenaran dan pemutusan rantai impunitas. Kasus-kasus yang melibatkan para jenderal dan intelijen memiliki potensi karena mereka yang diindikasikan terlibat akan bermain dengan beragam cara. Salah satunya melalui tarik ulur keputusan-keputusan internal Komnas HAM.

"Komnas HAM dapat menjaga kekompakan untuk tetap terus menghormati universalitas HAM serta menjaga hak konstitusional warga negara," kata Haris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Nasional
    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

    Nasional
    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Nasional
    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Nasional
    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com