Nazaruddin: Munadi Itu Kantong Bisnisnya Anas

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin menyebut Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat Munadi Herlambang sebagai kantong bisnis Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum. Menurutnya, Munadi terlibat membantu Anas mengatur pemenangan PT Adhi Karya sebagai rekanan proyek Hambalang.

"Munadi itu salah satu kantong bisnis Mas Anas. Jadi Mas Anas ngerjain proyek-proyek BUMN, kan kadang-kadang BUMN itu, istilahnya tidak nurut sama Mas Anas, itulah gunanya Munadi," kata Nazaruddin sebelum mengikuti persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Nazaruddin melanjutkan, Munadi berperan penting dalam membantu Anas karena ayahnya adalah pejabat di Kementerian BUMN. "Namanya Mukhayat. Jadi kalau misalnya kasus Hambalang, waktu itu mau diganggu sama PT PP, terus Mas Anas manggil Munadi, suruh ngomong sama ebesnya (bapaknya)," ujar Nazar.

Kemudian, lanjutnya, ayah Munadi akan memanggil PT PP dan memberi peringatan agar perusahaan BUMN tersebut tidak ikut campur memenangkan proyek Hambalang. "Nanti PT PP dibilangin jangan bandel, itu sudah punya PT Adhi Karya karena Hambalang itu sudah di-setting (dirancang) untuk dimenangkan Adhi Karya," tambahnya.

Mantan anggota DPR yang menjadi terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games itu pun mengatakan kalau Munadi menjadi petinggi di perusahaan yang sama dengan istri Anas, Athiyyah Laila. Selain di PT Dutasari Citralaras, katanya, Munadi juga menjadi pengurus di PT Berkah Alam Berlimpah.

"Nah di Berkah Alam itu ada saya, Munadi, dan Athiyyah. Nah kalau di Dutasari, Munadi, Machfud, dan Athiyyah," ucap Nazaruddin.

Terkait Hambalang, Munadi pernah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan. Beberapa waktu lalu KPK menggeledah rumah Munadi yang berlokasi di Jalan Tanjung Barat Indah Blok 1/18 Jakarta Selatan. Informasi dari KPK menyebutkan, penggeledahan dilakukan karena diduga pernah ada pertemuan yang membahas soal proyek Hambalang di rumah Munadi tersebut.

KPK menetapkan dua tersangka dalam kaus Hambalang, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar. Keduanya diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain namun justru merugikan keuangan negara.

Sejauh ini, belum ada tersangka baru yang ditetapkan KPK. Lembaga antikorupsi itu masih menyelidiki indikasi tindak pidana lain terkait proyek Hambalang, misalnya indikasi suap menyuap. Adapun pengusutan Hambalang oleh KPK berawal dari temuan saat penyidik menggeledah kantor Grup Permai, perusahaan milik Nazaruddin.

Selengkapnya terkait perkembangan kasus ini dapat dibaca di "Skandal Proyek Hambalang"